Jakarta – Pemerintah mendorong badan usaha (BU) swasta yang bergerak di bidang penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk segera merealisasikan penyerapan base fuel yang telah diimpor oleh Pertamina. Langkah ini diambil sebagai upaya untuk memastikan ketersediaan BBM bagi masyarakat, terutama setelah beberapa SPBU swasta mengalami kekosongan stok dalam beberapa waktu terakhir.
Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Laode Sulaeman, mengungkapkan bahwa pihaknya secara rutin mengirimkan surat kepada BU swasta penyalur BBM setiap minggunya. Surat tersebut berisi imbauan untuk segera mengambil pasokan BBM yang telah tersedia.
"Kami ingin ini segera diimplementasikan. Oleh karena itu, Jumat kemarin saya kembali mengirimkan surat kepada Pertamina dan pihak swasta untuk segera merealisasikannya. Setiap minggu saya selalu mengingatkan melalui surat," ujar Laode di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan, Minggu (28/9/2026).
Laode menekankan bahwa pasokan BBM sebenarnya sudah tersedia di pelabuhan. Namun, realisasinya sangat bergantung pada kecepatan negosiasi antara BU swasta dan Pertamina. Proses ini sepenuhnya dilakukan melalui mekanisme business to business (B2B).
Hingga saat ini, baru PT Vivo Energy Indonesia (VIVO) yang secara resmi menjalin kerja sama B2B dengan PT Pertamina Patra Niaga (PPN). VIVO akan menyerap sebanyak 40.000 barel base fuel dari Pertamina.
"Penyediaan pasokan kepada Vivo dilakukan sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku. Selanjutnya, akan dilakukan uji kualitas dan kuantitas produk BBM menggunakan surveyor yang telah disepakati," kata Pj. Corporate Secretary PPN, Roberth MV Dumatubun.
Roberth menambahkan bahwa kolaborasi dengan pihak swasta ini merupakan bukti bahwa menjaga ketahanan energi adalah tanggung jawab bersama. "Dengan semangat gotong royong, diharapkan layanan energi dapat semakin merata, adil, dan memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat," imbuhnya.
Sementara itu, empat BU swasta lainnya masih melakukan koordinasi dengan kantor pusat masing-masing terkait dengan rencana pasokan BBM dari Pertamina.
