Jakarta – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menekankan bahwa proses pemilihan calon pimpinan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan dilakukan melalui panitia seleksi (pansel) sebelum diajukan ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Langkah ini diambil untuk menjaga integritas dan kredibilitas pemerintah di mata pasar.
"Kita harus patuh pada undang-undang yang berlaku, karena ini berkaitan erat dengan integritas kita dalam mengelola pasar dan regulasi yang ada," ujar Purbaya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (5/2/2026).
Menurut Purbaya, jika proses seleksi tidak melalui pansel yang saat ini sedang dibentuk, hal itu berpotensi merusak kredibilitas pemerintah dan hasil seleksi itu sendiri. "Jika kita melanggar undang-undang, justru akan mengganggu kredibilitas kita dan kredibilitas ketua OJK yang terpilih nanti," imbuhnya.
Purbaya memperkirakan proses penentuan pimpinan baru OJK akan memakan waktu lebih dari dua minggu. "Prosesnya tidak bisa selesai dalam dua minggu karena ada tahapan-tahapan yang harus diikuti. Kemungkinan akan memakan waktu lebih dari itu," jelasnya.
Meskipun prosesnya memakan waktu, Purbaya menegaskan bahwa hal itu sesuai dengan ketentuan undang-undang. "Memang kenapa kalau lama? Undang-undangnya memang mengatur seperti itu," pungkasnya.
