Jakarta – Kabar baik bagi para pencari kerja! Sebanyak 5.000 pekerja migran Indonesia resmi diberangkatkan ke delapan negara tujuan untuk mengadu nasib dan mencari penghidupan yang lebih baik. Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia bersama Kementerian Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) secara simbolis melepas keberangkatan para pekerja migran ini dalam sebuah acara di Menara Kadin, Jakarta Selatan, Minggu (15/6/2025).
Menteri P2MI, Abdul Kadir Karding, mengungkapkan bahwa pengiriman pekerja migran ini merupakan upaya strategis pemerintah dan pengusaha dalam negeri untuk menekan angka pengangguran. Selain itu, langkah ini juga dipandang sebagai investasi penting dalam pengembangan sumber daya manusia (SDM) Indonesia.
"Kadin berupaya membantu pemerintah mengurangi pengangguran, mengurangi kemiskinan, memperkuat ekonomi nasional dan daerah melalui devisa," ujar Abdul. Ia menambahkan bahwa bekerja di luar negeri dapat memberikan transfer pengetahuan, keterampilan, pengalaman, dan membangun jaringan yang bermanfaat bagi para pekerja migran.
Para pekerja migran ini akan ditempatkan di berbagai sektor pekerjaan di delapan negara, yaitu Taiwan, Jepang, Uni Emirat Arab, Arab Saudi, Jerman, Slovakia, Turki, dan Dominika. Kabar gembiranya, mereka akan menerima gaji minimal Rp 20 juta per bulan. "Gaji minimal Rp 20 juta, kalau kerja di Jakarta, kerja 4 bulan baru dapat segitu," imbuh Abdul. Pemerintah menargetkan pengiriman 400 ribu tenaga kerja migran sepanjang tahun 2025.
Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Bakrie, menambahkan bahwa pengiriman pekerja migran ini juga memberikan keuntungan bagi pengusaha dalam negeri. Selain mencari nafkah, para pekerja migran dapat membangun pengalaman dan jaringan yang dapat dimanfaatkan oleh pengusaha Indonesia.
"Sambil membawa devisa, mereka juga akan membawa keahlian dan jaringan yang nantinya bisa menjadi aset yang luar biasa," kata Anindya. Ia berharap pengusaha Indonesia dapat lebih terlibat dalam proses pengiriman tenaga kerja migran, termasuk dalam hal pelatihan, sertifikasi, penempatan, dan pemberdayaan setelah mereka kembali ke Indonesia.
