Jakarta – Kementerian Pertanian (Kementan) baru-baru ini mengungkap temuan mengejutkan terkait masuknya beras impor ilegal sebanyak 250 ton di Sabang. Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, menyatakan bahwa beras yang diduga berasal dari Thailand dan Vietnam ini masuk tanpa izin resmi dari pemerintah pusat.
Informasi mengenai keberadaan beras ilegal ini diterima Mentan pada Minggu (23/11/2025) sekitar pukul 14.00 WIB. Ratusan ton beras tersebut kini telah diamankan dan disegel di sebuah gudang milik PT Multazam Sabang Group (MSG).
"Kami menerima laporan adanya beras masuk di Sabang sebanyak 250 ton tanpa izin dari pusat. Kami langsung berkoordinasi dengan Kapolda, Kabareskrim, dan Pangdam untuk menyegel beras tersebut," tegas Amran di kediamannya di Pengadegan, Jakarta Selatan.
Meskipun Sabang merupakan zona perdagangan bebas (free trade zone), Amran menegaskan bahwa impor beras tetap harus melalui persetujuan dan rekomendasi dari Kementan. Ia juga menyoroti harga beras dari Thailand dan Vietnam yang cenderung lebih murah.
Sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah telah memutuskan untuk tidak melakukan impor beras. Amran juga telah berkoordinasi dengan Menteri Perdagangan Budi Santoso, serta jajaran Kementan dan Bapanas untuk memastikan tidak ada izin impor yang dikeluarkan.
Hasil koordinasi menunjukkan bahwa tidak ada pihak dari pemerintah pusat yang menyetujui impor beras tersebut. Sementara itu, stok beras di Sabang saat ini dalam kondisi yang mencukupi.
"Stok beras kita di sana cukup besar, ada hampir 402 ton untuk 3 bulan. Jadi, stok kita banyak. Ini adalah kehormatan bangsa kalau kita bisa berdaulat pangan," ujar Amran.
Kementan menggandeng aparat hukum untuk mengusut tuntas kasus impor beras ilegal ini dan mencari tahu pihak-pihak yang terlibat. Proses penyelidikan saat ini tengah berlangsung.
Amran juga menyinggung kejadian serupa di masa lalu, yaitu impor jagung ilegal pada tahun 2017. Saat itu, jagung impor ilegal tersebut langsung dikembalikan ke negara asalnya setelah diketahui tidak memiliki izin yang sah.
