lahatsatu.com – Persiapan pemerintah dalam menyusun kebijakan pengupahan untuk tahun 2027 mulai menunjukkan arah yang jelas. Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) telah membedah secara mendalam variabel-variabel yang akan menjadi fondasi utama dalam menentukan besaran upah minimum mendatang. Salah satu instrumen krusial yang menjadi sorotan adalah Komponen Kebutuhan Hidup Layak (KHL) yang mencakup ratusan item kebutuhan dasar masyarakat.
Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, mengungkapkan bahwa terdapat 268 komponen KHL yang akan digunakan sebagai tolok ukur dalam penghitungan upah minimum tahun 2027. Angka ini bukan sekadar statistik, melainkan representasi dari beban biaya hidup riil yang harus ditanggung oleh para pekerja. Secara rinci, komponen tersebut dikelompokkan ke dalam empat sektor utama yang menyentuh aspek paling mendasar dalam kehidupan manusia.

Sektor pertama adalah kebutuhan pangan atau makanan yang mendominasi dengan jumlah 177 item. Selanjutnya, terdapat sektor kesehatan dan pendidikan yang terdiri dari 22 item. Kebutuhan pokok lainnya yang bersifat pendukung mencakup 54 item, serta sektor perumahan atau tempat tinggal yang terdiri dari 15 item. "Penghitungan KHL ini dirancang untuk menggambarkan secara akurat apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh pekerja agar dapat hidup dengan layak," ujar Yassierli dalam keterangan resminya.
Menariknya, kerangka kerja penghitungan ini tidak dibuat secara sembarangan. Pemerintah mengacu pada kajian mendalam dari International Labour Organization (ILO) tahun 2025 yang bertajuk Minimum Wage Study: Developing a Formula and Methodology for Minimum Wage Determination in Indonesia. Meskipun mengacu pada standar internasional, metodologi tersebut telah disesuaikan agar relevan dengan realitas sosial dan ekonomi yang ada di Indonesia.
Dalam proses teknisnya, Kemnaker tidak bekerja sendirian. Pemerintah bersinergi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dan Dewan Ekonomi Nasional (DEN) untuk memastikan data yang digunakan valid, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. KHL ini nantinya akan digunakan oleh Dewan Pengupahan untuk menentukan indeks tertentu ($\alpha \pm$) dalam formula upah minimum. Formula tersebut menggabungkan variabel inflasi dan pertumbuhan ekonomi daerah yang kemudian dikalikan dengan indeks tersebut.
Yassierli menekankan pentingnya keseimbangan dalam kebijakan ini. Menurutnya, penentuan upah tidak boleh hanya melihat satu sisi. "Kita harus menempatkan pertimbangan KHL berdampingan dengan kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan daerah. Tujuannya agar upah minimum mampu memenuhi kebutuhan pekerja, namun di saat yang sama tetap menjaga keberlangsungan dunia usaha," tambahnya.
Terkait jadwal penetapan, para gubernur memiliki tenggat waktu yang ketat. Upah Minimum Provinsi (UMP) harus sudah ditetapkan paling lambat pada 21 November 2026, disusul Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) pada 25 November 2026. Seluruh kebijakan upah ini direncanakan mulai berlaku efektif pada 1 Januari 2027.
Pemerintah juga memberikan peringatan keras bagi para pelaku usaha. Berdasarkan UU Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan, pengusaha dilarang keras membayar upah di bawah standar minimum yang telah ditetapkan. Pelanggaran terhadap aturan ini membawa konsekuensi hukum yang berat, mulai dari pidana penjara hingga denda ratusan juta hingga miliaran rupiah bagi korporasi yang membandel.




