lahatsatu.com – Pemerintah mulai mematangkan persiapan terkait penetapan upah minimum yang akan berlaku pada tahun 2027 mendatang. Salah satu instrumen krusial yang menjadi tulang punggung dalam proses penghitungan ini adalah Komponen Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) telah merinci secara mendalam bahwa terdapat 268 item komponen KHL yang akan digunakan sebagai standar untuk memastikan kesejahteraan pekerja tetap terjaga.
Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, mengungkapkan bahwa seluruh komponen tersebut telah dikelompokkan ke dalam empat pilar utama pengeluaran masyarakat. Pilar pertama adalah kebutuhan makanan yang mencakup 177 item, diikuti oleh sektor kesehatan dan pendidikan sebanyak 22 item. Selain itu, terdapat 54 item untuk kebutuhan pokok lainnya, serta 15 item yang berkaitan dengan sektor perumahan atau tempat tinggal.

"Dalam menghitung KHL, kami memperhatikan berbagai kelompok kebutuhan hidup secara komprehensif. Mulai dari urusan perut, kesehatan, pendidikan, hingga tempat tinggal. Semua komponen ini sangat vital untuk menggambarkan bagaimana standar hidup layak bagi seorang pekerja di Indonesia," jelas Yassierli melalui keterangan resmi Biro Humas Kemnaker.
Metodologi yang digunakan dalam penghitungan ini tidak sembarangan. Pemerintah merujuk pada kajian mendalam dari International Labour Organization (ILO) tahun 2025 yang bertajuk Minimum Wage Study: Developing a Formula and Methodology for Minimum Wage Determination in Indonesia. Kerangka kerja internasional tersebut kemudian diadaptasi dan disesuaikan dengan realitas serta konteks sosial-ekonomi yang ada di tanah air.
Proses penghitungan ini merupakan kolaborasi lintas lembaga yang melibatkan Kemnaker, Badan Pusat Statistik (BPS), dan Dewan Ekonomi Nasional (DEN). Penghitungan dilakukan secara detail, mencakup level provinsi hingga tingkat kabupaten dan kota. Hal ini bertujuan agar upah yang ditetapkan benar-benar relevan dengan biaya hidup di masing-masing daerah.
Dalam teknisnya, KHL akan menjadi salah satu variabel utama bagi Dewan Pengupahan untuk menentukan indeks tertentu ($\alpha \pm$). Penentuan indeks ini merupakan upaya mencari titik tengah atau keseimbangan antara kepentingan buruh yang menginginkan upah tinggi dan kepentingan perusahaan yang harus menjaga stabilitas operasional. Formula upah minimum sendiri akan mengombinasikan angka inflasi dan pertumbuhan ekonomi daerah yang kemudian dikalikan dengan indeks tersebut. Berdasarkan UU Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan, rentang indeks yang ditetapkan berada di angka 0,5 hingga 1.
Yassierli menekankan pentingnya sinergi antara aspek KHL, kondisi ekonomi, dan situasi ketenagakerjaan daerah. "Kita harus menempatkan pertimbangan KHL berdampingan dengan kondisi ekonomi daerah. Tujuannya agar upah minimum tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan pekerja, tetapi juga tidak membebani keberlangsungan dunia usaha," tambahnya.
Terkait linimasa, para gubernur memiliki kewajiban untuk menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP). Selain itu, penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) juga menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Batas waktu penetapan UMP adalah 21 November 2026, disusul UMK pada 25 November 2026, sementara upah sektoral menyusul lima hari setelahnya. Seluruh aturan upah baru ini akan mulai diimplementasikan pada 1 Januari 2027.
Pemerintah juga memberikan peringatan keras bagi para pelaku usaha. Berdasarkan UU Pelindungan Ketenagakerjaan, pengusaha dilarang keras membayar upah di bawah standar minimum yang telah ditetapkan. Pelanggaran terhadap aturan ini membawa konsekuensi hukum yang berat. Pengusaha perorangan terancam pidana penjara maksimal empat tahun atau denda hingga Rp 200 juta. Sementara bagi korporasi, sanksi denda dapat mencapai angka Rp 2 miliar.




