lahatsatu.com – Industri asuransi dan reasuransi di Indonesia kini tengah bersiap menghadapi babak baru dalam pengawasan ketat dari regulator. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara resmi telah menerbitkan Peraturan OJK (POJK) Nomor 18 Tahun 2026 yang mengatur tentang perhitungan solvabilitas bagi perusahaan asuransi dan reasuransi. Langkah berani ini diambil untuk memastikan bahwa setiap perusahaan memiliki ketahanan finansial yang mumpuni dalam menghadapi berbagai guncangan ekonomi.
Kebijakan ini bukan tanpa alasan. OJK melihat adanya dinamika ekonomi global yang semakin tidak menentu, mulai dari fluktuasi suku bunga yang tajam hingga perubahan nilai tukar mata uang yang dapat memengaruhi profil risiko perusahaan asuransi. Dengan adanya aturan baru ini, diharapkan industri asuransi nasional memiliki fondasi modal yang lebih kuat dan mampu menyerap kerugian secara efektif jika terjadi krisis.

Salah satu poin krusial dalam regulasi ini adalah penetapan Ketentuan Rasio Solvabilitas Minimum (KRSM) sebesar 120 persen. Artinya, perusahaan asuransi wajib memiliki kecukupan modal yang jauh di atas batas minimal untuk menjamin perlindungan terhadap pemegang polis. Selain itu, bagi perusahaan yang masuk dalam kategori Domestic Significantly Important Insurer (D-SII), terdapat kewajiban tambahan untuk membentuk modal sebesar 15 persen dari Modal Minimum Berbasis Risiko (MMBR).
Penyempurnaan aturan ini juga merupakan bentuk adaptasi terhadap standar akuntansi terbaru, yakni Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 117 (PSAK 117) mengenai Kontrak Asuransi yang mulai berlaku pada awal 2025. Perubahan dalam cara pengakuan dan pengukuran kontrak asuransi menuntut perusahaan untuk melakukan penyesuaian dalam mengukur kecukupan modal mereka agar tetap relevan dengan standar internasional.
Dalam implementasinya, OJK menerapkan pendekatan yang lebih komprehensif. Perhitungan modal kini akan dikelompokkan menjadi modal inti (Tier 1) dan modal pelengkap (Tier 2), di mana setiap instrumen modal akan dinilai berdasarkan kemampuannya dalam menyerap kerugian. Selain itu, perhitungan Modal Minimum Berbasis Risiko (MMBR) kini mencakup empat pilar utama: risiko kredit, risiko pasar, risiko asuransi, dan risiko operasional.
Perusahaan juga diwajibkan menjalankan mekanisme Own Risk and Solvency Assessment (ORSA). Melalui ORSA, perusahaan harus melakukan uji ketahanan (stress test) setidaknya satu kali dalam setahun untuk melihat sejauh mana kemampuan mereka bertahan dalam berbagai skenario terburuk.
Meskipun aturan ini tergolong ketat, OJK memberikan masa transisi bagi para pelaku industri. Perhitungan berdasarkan POJK ini baru akan efektif pada laporan keuangan triwulan I-2027. Sementara itu, sanksi administratif bagi perusahaan yang gagal memenuhi standar solvabilitas baru akan diberlakukan mulai periode laporan triwulan I-2028. Hal ini bertujuan agar perusahaan memiliki waktu yang cukup untuk melakukan restrukturisasi modal dan menyesuaikan sistem pelaporan mereka.




