Jakarta, Lahatsatu.com – Pemerintah melalui Kementerian Pertanian (Kementan) mengalokasikan anggaran sebesar Rp 336 miliar untuk mempercepat pemulihan lahan sawah yang terdampak banjir di wilayah Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar). Dana ini akan difokuskan untuk merehabilitasi sawah dengan tingkat kerusakan ringan hingga sedang, dengan tujuan agar lahan tersebut dapat segera kembali produktif dan menjaga stabilitas pasokan pangan di daerah-daerah tersebut.
Direktur Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian Kementan, Hermanto, menyatakan bahwa program ini merupakan tindak lanjut dari kegiatan groundbreaking rehabilitasi yang telah dilaksanakan secara serentak pada 15 Januari 2026. Percepatan rehabilitasi ini menjadi wujud komitmen pemerintah dalam menjaga produksi pangan sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional.
Meskipun Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi curah hujan pada Januari-Maret 2026 masih berada pada intensitas menengah hingga tinggi, pemerintah tetap menjalankan program ini dengan melakukan antisipasi terhadap kondisi tersebut di lapangan.
Hermanto berharap agar lahan sawah dan irigasi pertanian yang rusak dapat segera direhabilitasi dan dimanfaatkan kembali oleh petani untuk bercocok tanam. Namun, tantangan yang dihadapi saat ini adalah curah hujan yang masih tinggi di beberapa lokasi di Aceh, Sumut, dan Sumbar, yang menyebabkan endapan lumpur baru di lahan sawah yang seharusnya sudah dipersiapkan untuk pembersihan.
Kondisi ini memaksa tim teknis untuk melakukan penyesuaian strategi penanganan di lapangan. Survei ulang akan dilakukan untuk mengidentifikasi sedimen atau endapan lumpur baru yang akan mempengaruhi biaya penanganan, seperti pembuangan sedimen di lahan dan saluran irigasi.
Intervensi rehabilitasi akan dilakukan sesuai dengan tingkat kerusakan lahan. Sawah dengan kerusakan ringan akan ditangani melalui kegiatan optimasi lahan, sementara kerusakan sedang hingga berat akan ditangani melalui program rehabilitasi khusus dengan prioritas pembersihan lahan berdasarkan rencana teknis dan anggaran yang telah ditetapkan.
Rehabilitasi irigasi pertanian juga akan dikombinasikan dengan perbaikan infrastruktur irigasi. Langkah ini sesuai dengan arahan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman agar kegiatan optimasi lahan pada sawah terdampak bencana dialokasikan seluas 32 ribu hektare (Ha) dengan komponen kegiatan konstruksi meliputi pembersihan lahan, penataan lahan, perbaikan infrastruktur, pengolahan lahan hingga pemanfaatan lahan. Sementara itu, kegiatan rehabilitasi lahan sawah terdampak bencana dialokasikan seluas 9,9 ribu Ha dengan komponen kegiatan konstruksi meliputi pembersihan lahan, perapihan dan perataan tanah, pekerjaan tanah dengan galian saluran irigasi, pembuatan pematang dan galian saluran pembuangan/drainase, pengolahan lahan hingga pekerjaan rehabilitasi infrastruktur pendukung lain di tingkat usaha tani. Program ini dibagi dalam tiga tahap yaitu penyusunan rancangan teknis, konstruksi dan olah lahan.
Saat ini, ketiga provinsi masih dalam proses kontraktual penyusunan dokumen rancangan teknis yang dikerjasamakan dengan sejumlah perguruan tinggi, serta sebagian melakukan revisi anggaran untuk menyesuaikan kebutuhan penanganan di lapangan.
Secara umum, intervensi Kementan tidak hanya berfokus pada percepatan pekerjaan fisik, tetapi juga penguatan tata kelola, pendampingan teknis, serta monitoring dan evaluasi berkala. Program dilaksanakan dengan melibatkan petani lokal dan pemerintah daerah agar penanganan sesuai dengan kondisi riil di lapangan.
Pendekatan ini diharapkan mampu mengembalikan fungsi lahan sawah secara optimal, memperluas areal tanam, serta meningkatkan kesejahteraan petani. Kementan menegaskan komitmennya untuk memastikan rehabilitasi berjalan tepat waktu, tepat mutu, dan tepat sasaran sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan nasional melalui langkah kolaboratif dengan pemerintah daerah dan petani.
