JAKARTA – Program Makan Bergizi Gratis, janji kampanye Presiden Prabowo Subianto, siap diluncurkan Senin (6/1). Meskipun tidak ada agenda seremonial khusus, Presiden Prabowo dikabarkan akan melakukan inspeksi mendadak untuk memantau langsung jalannya program tersebut. Hal ini disampaikan Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, melalui pesan singkat pada Kamis (2/1).
Persiapan program ini dilakukan secara masif, baik oleh pemerintah pusat maupun daerah. Menteri Koperasi dan UKM, Budi Arie Setiadi, menyatakan bahwa 1.923 koperasi telah disiapkan untuk menjadi pemasok bahan pokok, mulai dari susu, telur, ikan, hingga sayur-mayur. Koperasi peternak, misalnya, akan berperan dalam penyediaan telur. Budi Arie juga menyebutkan bahwa koperasi susu domestik mampu memasok 1,3 juta liter susu per hari, yang diperkirakan cukup untuk 6,5 juta penerima manfaat dengan asumsi konsumsi 200 mililiter per orang. Namun, ia mengakui perlunya peningkatan kapasitas produksi untuk memenuhi kebutuhan yang lebih besar. BUMDes juga turut dilibatkan dalam program ini.
Di tingkat daerah, persiapan juga berjalan intensif. Pemerintah Kabupaten Bogor, misalnya, telah menyiapkan 34.636 UMKM untuk mendukung program ini dan telah memberikan pendampingan, termasuk aspek legalitas. Uji coba program telah dilakukan di dua sekolah di wilayah tersebut, dengan biaya per porsi sebesar Rp15.000. Sementara itu, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, telah mendata 61.206 siswa sebagai penerima manfaat, terdiri dari jenjang PAUD hingga SMA. Data tersebut akan diolah lebih lanjut oleh Badan Gizi Nasional.
TNI pun turut berkontribusi. TNI Angkatan Laut (AL), misalnya, telah menyiapkan 10 dapur umum di berbagai wilayah, dan berencana menambah hingga 96 titik untuk mendukung pendistribusian makanan bergizi. Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL), Laksamana TNI Muhammad Ali, menyatakan kesiapan markas-markas TNI di seluruh Indonesia untuk digunakan sebagai dapur umum, jika anggaran mencukupi.
