Jakarta – Presiden Prabowo Subianto mendorong kajian mendalam terkait opsi penghematan Bahan Bakar Minyak (BBM), termasuk potensi penerapan Work From Home (WFH) atau kerja dari rumah. Usulan ini muncul sebagai respons terhadap fluktuasi harga minyak dunia akibat konflik di Timur Tengah.
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Shinta Kamdani, menyatakan bahwa dunia usaha memahami potensi kenaikan biaya energi dan logistik akibat dinamika pasar energi global. Langkah-langkah efisiensi yang dipertimbangkan pemerintah untuk menjaga stabilitas pasokan energi dan harga BBM menjadi perhatian utama bagi pelaku usaha.
Namun, Shinta menekankan perlunya pemetaan komprehensif terkait dampak WFH terhadap produktivitas dan keberlangsungan operasional perusahaan. "Terkait wacana kebijakan WFH, perlu dilihat desain kebijakan pemerintah seperti apa, serta mencermati dampaknya dalam berbagai aspek, termasuk produktivitas dan operasional dunia usaha," ujarnya saat dihubungi Lahatsatu.
Shinta juga menyoroti bahwa kebijakan WFH tidak dapat diterapkan secara seragam di semua sektor. Sektor riil seperti manufaktur, logistik, perdagangan, dan layanan tetap membutuhkan kehadiran fisik pekerja untuk memastikan kelancaran produksi dan distribusi.
"Jika wacana ini diterapkan, tidak bisa seragam di semua sektor. Banyak sektor riil yang membutuhkan kehadiran fisik tenaga kerja dan mobilitas operasional," jelasnya.
Di sisi lain, sektor seperti teknologi informasi dan profesi kreatif dinilai lebih fleksibel untuk menerapkan WFH. Selain sektor usaha, jenis pekerjaan juga perlu dipertimbangkan dalam menentukan kelayakan WFH.
"Ada sektor yang mungkin lebih fleksibel untuk WFH, seperti teknologi informasi dan profesi kreatif. Selain dilihat per sektor, perlu dilihat juga tipe aktivitas dan pekerjaannya," tambahnya.
Apindo berpandangan bahwa pengaturan pola kerja sebaiknya diserahkan kepada kebijakan internal masing-masing perusahaan, agar dapat menyesuaikan dengan kebutuhan operasional dan karakteristik sektor.
Shinta menambahkan, jika wacana kebijakan ini dibahas lebih lanjut, perlu ada kajian mendalam serta diskusi antara pemerintah dan pengusaha. Hal ini bertujuan agar kebijakan penghematan energi dapat berjalan optimal tanpa mengganggu aktivitas ekonomi dan operasional perusahaan.
"Hal ini diperlukan agar kebijakan yang diambil dapat berjalan optimal dalam mencapai tujuan penghematan energi, tanpa menimbulkan disrupsi terhadap aktivitas ekonomi dan operasional sektor usaha yang terdampak," tutupnya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo meminta jajaran kabinet untuk mengkaji berbagai opsi penghematan energi, termasuk mencontoh kebijakan Pakistan yang menerapkan WFH bagi sebagian pegawai pemerintah dan swasta. Prabowo menyoroti langkah Pakistan sebagai perbandingan dalam merumuskan rencana efisiensi di Indonesia.
