Presiden Prabowo Subianto berencana mengubah cara penyaluran subsidi energi. Rencana ini diungkapkan dalam rapat internal bersama sejumlah menteri di Istana Merdeka, Rabu (30/10). Prabowo menekankan pentingnya penyaluran subsidi yang tepat sasaran, langsung kepada masyarakat yang membutuhkan.
"Sasaran subsidinya ke orang," tegas Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, dalam konferensi pers seusai rapat.
Prabowo meminta para menteri dan kepala badan untuk mempertajam data penerima subsidi. Data yang digunakan akan berbeda dari masa pemerintahan Joko Widodo, yang kerap mengandalkan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) dan data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem (P3KE).
"Iya seluruh kementerian akan terlibat di sana tapi nanti leading sektornya dari BPS," tambah Hasan.
Pemerintah saat ini masih mengkaji total besaran subsidi dan akan memutuskan dalam dua minggu ke depan.
Rapat internal ini dihadiri oleh sejumlah menteri, termasuk Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, dan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto.
Beberapa pejabat BUMN, seperti Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo, Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati, dan Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sudjatmiko, juga turut hadir dalam rapat tersebut.
