Presiden Prabowo Subianto telah mengeluarkan instruksi tegas kepada para menteri dalam Sidang Kabinet Paripurna pada Rabu (23/10). Ia melarang pembangunan proyek infrastruktur yang berlabel "mercusuar", yang mengacu pada proyek-proyek besar dengan anggaran fantastis dan waktu pengerjaan yang lama.
Pakar Kebijakan Publik Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah, menjelaskan bahwa proyek mercusuar seperti pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara dan Kereta Cepat Jakarta-Bandung, yang menghabiskan dana besar dan memakan waktu bertahun-tahun, belum tentu memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
"Arahan Prabowo soal larangan proyek mercusuar ini sebenarnya menyindir IKN, karena proyek ini belum bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, masih lama," ujar Trubus.
Ia menilai, proyek yang dikategorikan sebagai mercusuar umumnya menghabiskan dana lebih dari Rp 100 triliun dan membutuhkan waktu lebih dari 5 tahun untuk diselesaikan.
"Prabowo lebih menekankan untuk fokus pada proyek yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, seperti program makan gratis dan bantuan sosial," tambah Trubus.
Sebelumnya, Prabowo menginstruksikan para menteri dan wakil menteri untuk mempelajari seluruh proyek pemerintah dan menghindari prioritas khusus pada proyek tertentu.
"Jangan ada proyek yang mercusuar. Semua harus merujuk pada apa yang saya sampaikan dalam pidato di depan MPR. Kita harus swasembada pangan, itu prioritas dasar," tegas Prabowo.
Namun, hingga saat ini belum ada penjelasan resmi dari pemerintah mengenai kelanjutan proyek infrastruktur besar era Jokowi.
Terkait proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB), proyek kereta api cepat pertama di Indonesia dan Asia Tenggara, pembangunannya telah memakan waktu sekitar 7 tahun 9 bulan sejak peletakan batu pertama pada Januari 2016. Proyek ini menelan biaya Rp 125,8 triliun dan mengalami lonjakan anggaran yang signifikan.
Sementara itu, pembangunan IKN Nusantara, yang membutuhkan dana Rp 466 triliun, juga menjadi sorotan. Meskipun pendanaan berasal dari kerja sama pemerintah dan badan usaha serta investasi swasta, sebagian besar anggaran berasal dari APBN.
Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menyatakan bahwa Prabowo tetap akan melanjutkan proyek IKN. Namun, Presiden memprioritaskan pembangunan lembaga legislatif dan yudikatif.
"Karena untuk eksekutif sudah terbangun," ujar AHY.
Pernyataan Prabowo mengenai larangan proyek mercusuar menimbulkan pertanyaan mengenai nasib proyek infrastruktur besar era Jokowi. Apakah proyek-proyek tersebut akan dihentikan atau diubah prioritasnya? Masyarakat menunggu kejelasan dari pemerintah mengenai hal ini.
