Jakarta, 28 November – Menteri Pertahanan Prabowo Subianto bertemu dengan Sekretaris Jenderal Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), Mathias Cormann, di Istana Merdeka. Pertemuan yang juga dihadiri Menko Perekonomian Airlangga Hartarto ini membahas progres Indonesia dalam upaya bergabung menjadi anggota OECD.
Airlangga menjelaskan pertemuan tersebut sebagai bagian dari proses aksesi, berfokus pada laporan kemajuan Indonesia. Diskusi juga menyinggung tindak lanjut dari ‘The OECD Economic Survey of Indonesia 2024’, yang diluncurkan pada 26 November lalu di Kementerian Keuangan. Survei ini, sebuah publikasi rutin OECD, mencakup analisis mendalam berbagai aspek, mulai dari makroekonomi dan tenaga kerja hingga isu lingkungan dan kebijakan lainnya. Hasilnya memberikan rekomendasi dan saran peningkatan produktivitas pemerintah, khususnya di sektor digital, serta program prioritas seperti ketahanan pangan dan energi.
Laporan tersebut juga membandingkan data Indonesia dengan 38 negara anggota OECD, memberikan referensi berharga untuk peningkatan efektivitas kebijakan. Airlangga menambahkan, OECD menilai proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia 5,2% di 2025 memang dapat dicapai, namun menyarankan sejumlah catatan penting untuk masa mendatang.
Upaya Indonesia bergabung OECD telah dimulai sejak era pemerintahan Presiden Joko Widodo. Prosesnya diperkirakan memakan waktu tiga hingga empat tahun, dan pemerintah telah membentuk project management office (PMO) di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Perekonomian untuk mempercepat langkah.
Indonesia wajib menyerahkan initial memorandum yang memuat detail kebijakan ekonomi, praktik pemerintahan, dan kerangka hukum negara. Prosesnya tak hanya soal penyesuaian regulasi, tetapi juga penilaian menyeluruh kesiapan Indonesia sebagai anggota komunitas internasional. Sebanyak 26 kebijakan lintas sektor perlu diselaraskan, meliputi ekonomi digital, keuangan, anti korupsi, dan regulasi persaingan usaha. Indonesia memiliki waktu 280 hari untuk menyelesaikan dokumen tersebut.
Saat ini, OECD beranggotakan 38 negara, dengan delapan negara lain, termasuk Indonesia, sedang dalam proses aksesi. Indonesia, yang menjadi mitra kunci OECD sejak 2007, merupakan kandidat aksesi pertama dari Asia Tenggara.
