Jakarta, Lahatsatu.com – Presiden terpilih Prabowo Subianto memberikan lima arahan khusus kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati terkait rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2026. Arahan ini meliputi peningkatan penerimaan negara, fokus belanja pada program prioritas, pengendalian defisit anggaran, dukungan APBN untuk pertumbuhan ekonomi, dan deregulasi.
Sri Mulyani mengungkapkan bahwa Prabowo menekankan pentingnya reformasi kebijakan di sektor penerimaan negara. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pendapatan negara secara signifikan, yang akan digunakan untuk membiayai program-program prioritas pemerintah.
"Arahan Bapak Presiden sangat lengkap. Reformasi di sisi penerimaan negara diminta untuk terus dilakukan agar kita bisa mendapatkan penerimaan negara yang memadai," ujar Sri Mulyani usai bertemu Prabowo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (22/7/2025).
Selain itu, Prabowo juga menginstruksikan agar belanja negara difokuskan pada program-program penting, terutama program prioritas seperti Makanan Bergizi Gratis, Sekolah Rakyat, Koperasi Merah Putih, Pemeriksaan Kesehatan Gratis, dan Perbaikan Sekolah. Belanja juga akan diarahkan untuk mendukung Instruksi Presiden (Inpres) baru terkait perbaikan jalan, infrastruktur dasar, dan ketahanan pangan.
Arahan ketiga, Prabowo meminta agar defisit anggaran dijaga pada level yang aman. Setelah berdiskusi dengan DPR, disepakati bahwa defisit akan dipertahankan di kisaran 2,48-2,53%. Sri Mulyani menambahkan bahwa Prabowo menekankan pentingnya memantau defisit secara ketat untuk menjaga kepercayaan pasar.
"Beliau mengatakan apabila bisa dibuat sehingga market confidence bagus, ekonomi kita tetap jalan," jelas Sri Mulyani.
Keempat, Prabowo meminta agar APBN tetap memberikan dukungan bagi pertumbuhan ekonomi. Sri Mulyani menjamin bahwa upaya counter cyclical akan terus dilakukan melalui belanja negara pada tahun 2026.
Terakhir, Prabowo menginstruksikan agar langkah-langkah deregulasi segera dilaksanakan. Tujuannya adalah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan mengurangi ketergantungan pada APBN.
"Berbagai perbaikan dari regulasi-regulasi agar mempermudah dunia usaha, investasi, perdagangan, dan terutama juga mendorong Danantara, serta menjaga tata kelola yang baik," pungkas Sri Mulyani.
