lahatsatu.com – Kondisi kesehatan finansial Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan kini tengah berada dalam situasi yang cukup mengkhawatirkan. Hal ini terungkap setelah terdeteksi adanya jutaan peserta yang tidak lagi aktif dalam menyetorkan iuran bulanan mereka. Ketidakteraturan pembayaran ini menjadi beban berat yang mengancam stabilitas dana jaminan kesehatan nasional di masa mendatang.
Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prihati Pujowaskito, mengungkapkan fakta mengejutkan bahwa saat ini terdapat sekitar 52 juta peserta yang tercatat tidak aktif membayar iuran. Angka ini bukan sekadar statistik biasa, melainkan representasi dari hilangnya potensi pendapatan negara yang sangat besar. Jika angka ini dibiarkan terus membengkak, maka keberlanjutan layanan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia bisa terancam.
Prihati menjelaskan bahwa jika 52 juta peserta yang tidak aktif tersebut kembali berkomitmen untuk membayar iuran, meskipun hanya menggunakan skema iuran kelas 3, maka BPJS Kesehatan akan mendapatkan suntikan dana yang luar biasa. Secara matematis, potensi pemasukan per bulannya bisa mencapai angka Rp2 triliun. Jika dikalkulasikan dalam jangka waktu satu tahun, total dana yang bisa dikumpulkan mencapai Rp24 triliun.
"Jika mereka bisa kembali membayar dengan semangat gotong royong, meskipun hanya di kelas 3 saja, itu setara dengan Rp2 triliun per bulan. Dalam setahun, kita bicara soal angka Rp24 triliun," ujar Prihati saat memberikan keterangan di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (28/9/2026).
Selain masalah tunggakan iuran, Prihati juga menyoroti sejumlah tantangan kompleks yang membuat keuangan lembaga ini sulit untuk tetap sehat. Salah satu kendala utamanya adalah belum terlaksananya prosedur penyesuaian iuran. Padahal, usulan mengenai penyesuaian tarif ini sudah diajukan sejak enam tahun yang lalu, namun hingga kini belum menemui titik terang dalam implementasinya.
Tantangan lain yang turut menekan arus kas BPJS Kesehatan adalah faktor eksternal seperti inflasi biaya medis yang terus melonjak setiap tahunnya. Selain itu, pertumbuhan jumlah penduduk yang pesat serta pergeseran pola penyakit di masyarakat turut meningkatkan beban biaya pengobatan. Peningkatan utilitas atau penggunaan layanan kesehatan oleh masyarakat juga menjadi faktor yang tidak bisa dihindari.
Lebih lanjut, Prihati memberikan kritik terhadap pola pembayaran yang selama ini diterapkan kepada penyedia layanan kesehatan atau rumah sakit. Saat ini, sistem yang berjalan masih berbasis volume, di mana penyedia layanan cenderung mengejar kuantitas tindakan medis untuk mendapatkan pendapatan. Hal ini dikhawatirkan dapat memicu ketidakefisienan dalam penggunaan dana jaminan kesehatan.
Ke depannya, BPJS Kesehatan berencana melakukan transformasi besar dengan mengubah pola pembayaran menjadi berbasis nilai atau value-based. Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan benar-benar memberikan manfaat medis yang tepat bagi peserta, bukan sekadar mengejar jumlah tindakan. Dengan sistem baru ini, BPJS Kesehatan berkomitmen untuk memperbaiki kualitas layanan agar lebih tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan medis yang sebenarnya.
