lahatsatu.com – Kebijakan baru pemerintah yang menetapkan bahwa cuti bersama tidak lagi memotong jatah cuti tahunan pekerja kini tengah menjadi sorotan tajam di dunia usaha. Langkah ini merujuk pada Undang-Undang (UU) Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Pekerja, sebuah regulasi yang membawa angin segar bagi kaum buruh namun memicu kekhawatiran di kalangan pelaku industri.
Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyatakan bahwa pihaknya saat ini tengah melakukan kajian mendalam terhadap implementasi aturan tersebut. Meskipun kebijakan ini terlihat menguntungkan bagi kesejahteraan pekerja, para pengusaha merasa perlu melihat dampak jangka panjangnya terhadap stabilitas operasional perusahaan dan produktivitas nasional.
Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo, Bob Azam, mengungkapkan bahwa fokus pemerintah seharusnya tidak hanya terpaku pada penambahan hari libur, melainkan pada pengaturan jumlah hari kerja efektif dalam satu tahun. Menurutnya, pendekatan yang digunakan oleh banyak negara maju adalah dengan menetapkan standar jumlah hari kerja, bukan sekadar mengatur jumlah hari libur.
"Di banyak negara, mereka menetapkan jumlah hari kerja sekitar 245 hingga 250 hari dalam setahun. Dengan menetapkan jumlah hari kerja, pengusaha bisa lebih mudah menghitung target output dan menjaga produktivitas pekerja agar tetap stabil," ujar Bob saat memberikan keterangan di kantor Kementerian Perindustrian, Jakarta.
Ia mengkhawatirkan jika pemerintah hanya mengatur jumlah hari libur tanpa kepastian jumlah hari kerja, maka ritme produksi perusahaan akan menjadi tidak menentu. Ketidakpastian ini dikhawatirkan dapat menyebabkan fluktuasi produktivitas yang tinggi, yang pada akhirnya dapat melemahkan daya saing industri Indonesia di kancah global.
Terkait apakah Apindo secara resmi akan menolak kebijakan ini, Bob belum memberikan jawaban pasti. Ia menekankan bahwa pihaknya masih menunggu peraturan turunan dari undang-undang tersebut untuk melihat bagaimana teknis pelaksanaannya di lapangan. Apindo berkomitmen untuk menyiapkan argumen dari sudut pandang pengusaha, namun tetap dalam koridor perlindungan hak-hak buruh.
Lebih lanjut, Bob menyarankan agar Indonesia tidak menutup mata terhadap praktik kerja di negara tetangga seperti Vietnam dan India, yang masih menerapkan hari kerja pada hari Sabtu untuk menjaga ritme produksi. Ia mendorong adanya fleksibilitas dalam pengaturan waktu kerja melalui Perjanjian Kerja Bersama (PKB) di masing-masing perusahaan.
Menurutnya, undang-undang sebaiknya hanya memberikan kerangka besar yang bersifat terbuka, sementara detail teknis mengenai hari kerja diserahkan kepada kesepakatan antara perusahaan dan pekerja. Hal ini penting agar perusahaan memiliki ruang gerak untuk mengatur jam kerja tanpa takut dituduh melakukan kerja paksa (forced labor) atau dianggap memiliki kapasitas berlebih (excess capacity) saat melakukan lembur demi mengejar target produksi.
