lahatsatu.com – Kabar penting bagi seluruh pekerja dan pelaku usaha di Indonesia. Melalui regulasi terbaru, yakni Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan yang telah resmi berlaku sejak 28 Oktober 2026, aturan main mengenai Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kini menjadi jauh lebih ketat. Perusahaan tidak lagi bisa secara sepihak memutuskan hubungan kerja dengan karyawan tanpa mengikuti prosedur hukum yang sangat spesifik.
Dalam aturan yang tertuang pada Pasal 228, pemerintah memberikan mandat kepada semua pihak—mulai dari pemberi kerja, pekerja, serikat pekerja, hingga pemerintah pusat dan daerah—untuk mengutamakan upaya pencegahan PHK. Sebelum sampai pada keputusan pemutusan hubungan kerja, perusahaan diwajibkan melakukan langkah-langkah mitigasi terlebih dahulu. Langkah tersebut mencakup pengurangan jam lembur, penyesuaian jumlah sif kerja, pengurangan jam kerja, hingga menawarkan opsi program pensiun dini secara sukarela kepada karyawan.
Jika segala upaya pencegahan telah dilakukan namun PHK tetap tidak terhindarkan, perusahaan wajib menempuh jalur perundingan bipartit. Proses diskusi antara manajemen dan pekerja atau serikat pekerja ini memiliki batas waktu maksimal 30 hari kerja. Apabila kesepakatan tidak tercapai dalam periode tersebut, perselisihan harus dibawa ke mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial.
Penting untuk dicatat bahwa PHK hanya dianggap sah apabila telah mendapatkan putusan yang berkekuatan hukum tetap. Jika perusahaan nekat melakukan PHK tanpa kesepakatan atau putusan hukum yang sah, maka tindakan tersebut dinyatakan batal demi hukum. Konsekuensinya, perusahaan wajib mempekerjakan kembali karyawan yang bersangkutan. Meski demikian, Pasal 229 memberikan pengecualian bahwa perundingan bipartit tidak diperlukan jika pekerja mengundurkan diri secara sukarela, kontrak kerja berakhir, memasuki usia pensiun, atau meninggal dunia.
Selain itu, undang-undang ini memberikan perlindungan ekstra bagi pekerja dari tindakan diskriminatif. Perusahaan dilarang keras melakukan PHK dengan alasan pekerja menikah, hamil, melahirkan, keguguran, atau sedang menyusui. Larangan serupa juga berlaku bagi pekerja yang sedang sakit (dengan keterangan dokter) selama tidak melebihi 12 bulan berturut-turut, menjalankan ibadah, aktif dalam serikat pekerja, hingga melaporkan tindak pidana perusahaan.
Bagi perusahaan yang memang harus melakukan PHK karena alasan mendesak seperti kerugian selama dua tahun berturut-turut, kepailitan, atau penggabungan usaha, mereka wajib memenuhi hak finansial pekerja. Berdasarkan Pasal 232, terdapat rincian uang pesangon yang wajib dibayarkan berdasarkan masa kerja.
Untuk uang pesangon, pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun berhak atas 1 bulan upah. Semakin lama masa kerja, jumlahnya meningkat secara bertahap, mulai dari 2 bulan upah untuk masa kerja 1-2 tahun, hingga mencapai maksimal 9 bulan upah bagi mereka yang telah bekerja selama 8 tahun atau lebih.
Selain pesangon, terdapat pula Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK). Sebagai contoh, pekerja dengan masa kerja 3 hingga kurang dari 6 tahun berhak atas 2 bulan upah. Bagi mereka yang telah mengabdi sangat lama, yakni 24 tahun atau lebih, perusahaan wajib memberikan penghargaan sebesar 10 bulan upah. Aturan ini diharapkan mampu memberikan kepastian hukum dan perlindungan kesejahteraan bagi tenaga kerja di Indonesia.
