lahatsatu.com – Kabar baik menyelimuti jutaan pekerja di Indonesia. Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian tengah menyiapkan skema insentif khusus untuk menjaga daya beli masyarakat, terutama bagi kelompok kelas menengah. Langkah strategis ini diambil sebagai upaya nyata pemerintah dalam memberikan stimulus ekonomi langsung ke kantong para pekerja.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengungkapkan bahwa kelompok kelas menengah akan mendapatkan keringanan berupa Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah (DTP). Kebijakan ini dirancang untuk meringankan beban pengeluaran bulanan para pekerja sektor formal.
Airlangga menjelaskan bahwa cakupan dari insentif pajak ini cukup luas. Berdasarkan data yang dihimpun, terdapat sekitar 13 juta pekerja di Indonesia yang masuk dalam kategori penerima manfaat. Mereka adalah para pekerja sektor formal yang memiliki penghasilan bulanan di bawah angka Rp 10 juta.
"Melalui skema PPh ditanggung pemerintah (DTP), pekerja dengan gaji maksimal Rp 10 juta per bulan akan mendapatkan insentif ini. Ada sekitar 13 juta orang yang masuk dalam kategori tersebut," ujar Airlangga saat memberikan keterangan di Jakarta, Senin (9/11/2026).
Namun, pemerintah tidak hanya fokus pada kelas menengah. Bagi kelompok pekerja dengan tingkat pendapatan yang lebih rendah, pemerintah telah menyiapkan bantalan sosial yang berbeda. Program Bantuan Subsidi Upah (BSU) tetap menjadi instrumen utama untuk membantu buruh atau pekerja dengan upah minim.
Airlangga merinci bahwa BSU ini ditujukan khusus bagi mereka yang memiliki penghasilan di bawah Rp 3,5 juta per bulan. Besaran bantuan yang akan diterima oleh masing-masing pekerja adalah sebesar Rp 900.000. Ia menegaskan bahwa BSU dan insentif pajak PPh DTP memiliki sasaran yang berbeda agar bantuan tersebut tepat guna.
Terkait pertanyaan mengenai pekerja di wilayah dengan Upah Minimum Provinsi (UMP) tinggi, seperti Jakarta, Airlangga memastikan bahwa acuan utama pemberian BSU bukanlah lokasi kerja, melainkan nominal gaji yang diterima. Selama gaji pekerja tersebut berada di bawah ambang batas yang ditentukan, mereka tetap berhak menerima bantuan.
"Intinya, BSU diberikan kepada mereka yang gajinya di bawah Rp 3 juta sekian. Saat ini, proses sinkronisasi data masih dilakukan di Kementerian Ketenagakerjaan," tambahnya.
Di sisi lain, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menjelaskan bahwa saat ini pemerintah tengah melakukan tahap krusial dalam penyaluran bantuan tersebut, yakni finalisasi data. Proses ini melibatkan koordinasi intensif dengan Kementerian Keuangan guna memastikan anggaran tersedia dan tepat sasaran.
Yassierli menambahkan bahwa pihaknya bersama BPJS Ketenagakerjaan akan melakukan proses validasi dan verifikasi data secara ketat. Hal ini dilakukan untuk menghindari adanya salah sasaran atau data ganda dalam penyaluran bantuan. "Setelah data dari Kementerian Keuangan rampung, kami akan melakukan verifikasi ulang agar data final yang digunakan benar-benar akurat," pungkasnya.
