lahatsatu.com – Kabar penting bagi para pengguna layanan digital di Indonesia. Mulai akhir September 2026, pemerintah resmi memperluas jangkauan Sistem Pemungutan Pajak Transaksi Digital Luar Negeri atau SPP-TDLN. Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan setiap transaksi produk maupun jasa digital dari luar negeri yang dinikmati oleh konsumen di tanah air dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) secara otomatis.
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) di bawah Kementerian Keuangan menjelaskan bahwa penerapan sistem ini merupakan langkah untuk menciptakan keadilan dalam ekosistem ekonomi digital. Melalui skema SPP-TDLN, proses pemungutan pajak tidak lagi dilakukan secara manual oleh pengguna, melainkan terintegrasi dalam alur transaksi yang sudah ada.
Berdasarkan informasi resmi dari akun Instagram @ditjenpajakri, mekanisme ini melibatkan alur yang saling terhubung secara sistematis. Prosesnya dimulai sejak konsumen melakukan pembayaran, penyampaian data transaksi oleh pihak penerbit, hingga tahap identifikasi dan pemungutan pajak oleh sistem.
Landasan hukum kebijakan ini berpijak pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 68 Tahun 2025 dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 49 Tahun 2026. Dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa aktor utama yang terlibat. Pertama adalah konsumen sebagai pengguna jasa. Kedua adalah penyelenggara SPP-TDLN yang telah ditunjuk pemerintah, yakni PT Jalin Pembayaran Nusantara. Ketiga adalah pihak penerbit yang bertugas memungut pajak dari konsumen.
Penerbit ini bisa berupa institusi perbankan maupun lembaga non-bank seperti perusahaan financial technology (fintech) dan payment gateway. Sebagai langkah awal pada 25 September 2026, DJP telah menunjuk enam lembaga besar untuk bertindak sebagai pemungut PPN. Mereka adalah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk, serta PT Fintek Karya Nusantara (LinkAja).
Secara teknis, alur pemungutan PPN ini bekerja dengan sangat rapi. Saat konsumen melakukan transaksi melalui penerbit, data tersebut akan dikirimkan ke sistem SPP-TDLN. Sistem kemudian akan mengidentifikasi apakah transaksi tersebut merupakan objek PPN atau bukan. Jika terdeteksi sebagai transaksi luar negeri yang terutang pajak, penyelenggara akan memberikan instruksi kepada penerbit untuk memungut PPN. Sebaliknya, jika transaksi tersebut adalah transaksi domestik, maka tidak ada pemungutan melalui skema ini.
Setelah PPN dipungut, penerbit akan menerbitkan dokumen pemungutan yang kedudukannya setara dengan faktur pajak, seperti bill statement. PPN ini nantinya akan disetorkan oleh penerbit ke penyelenggara SPP-TDLN, yang kemudian meneruskannya langsung ke kas negara.
DJP menegaskan bahwa SPP-TDLN bukanlah jenis pajak baru yang membebani masyarakat. Sebaliknya, ini adalah mekanisme otomatisasi untuk memudahkan wajib pajak. Jika sebelumnya konsumen harus menyetor sendiri PPN mereka, kini sistem akan melakukannya secara otomatis saat transaksi berlangsung, sehingga proses administrasi menjadi jauh lebih praktis dan efisien.
