lahatsatu.com – Kebijakan baru yang diambil oleh Badan Gizi Nasional (BGN) tengah menjadi sorotan publik terkait pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Lembaga yang bertanggung jawab atas ketersediaan nutrisi bagi masyarakat ini secara resmi memutuskan untuk menghapus komponen biaya kendaraan distribusi dari pagu biaya operasional harian. Sebelumnya, terdapat alokasi maksimal sebesar Rp3.000 per penerima manfaat yang mencakup berbagai biaya pendukung, namun kini aturan tersebut mengalami perubahan signifikan.
Keputusan ini memicu berbagai pertanyaan mengenai bagaimana mekanisme distribusi makanan akan berjalan ke depannya. Juru Bicara BGN, Tysa Novenny, memberikan klarifikasi resmi untuk meluruskan persepsi masyarakat. Menurutnya, langkah ini bukanlah sebuah inovasi kebijakan baru yang mendadak, melainkan sebuah upaya untuk mengembalikan aturan ke koridor awal sebagaimana saat program MBG pertama kali diluncurkan.
Tysa menjelaskan bahwa penghapusan biaya kendaraan dari plafon operasional Rp3.000 per hari per penerima manfaat bertujuan untuk menjaga konsistensi regulasi. Ia menegaskan bahwa kebijakan ini sebenarnya merupakan bentuk penyesuaian agar kembali pada ketentuan semula yang sudah ditetapkan sejak awal perencanaan program.
Lebih lanjut, BGN memberikan penjelasan teknis mengenai kedudukan kendaraan dalam struktur operasional program. Kendaraan distribusi tidak lagi dianggap sebagai biaya variabel yang bisa diambil dari uang makan harian, melainkan dikategorikan sebagai bagian dari perlengkapan atau perangkat utama Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Dalam struktur organisasi SPPG, kendaraan memiliki kedudukan yang setara dengan aset tetap lainnya.
"Kendaraan distribusi adalah bagian dari perlengkapan atau perangkat SPPG yang wajib disediakan. Kedudukannya sama dengan fasilitas lainnya, seperti gedung kantor, peralatan memasak, hingga peralatan makan yang digunakan untuk menunjang pelayanan gizi," ungkap Tysa dalam keterangan resminya.
Secara hukum, dasar pengambil kebijakan ini merujuk pada Keputusan Deputi Bidang Penyediaan dan Penyaluran Nomor 2 Tahun 2024 serta Nomor 1 Tahun 2025. Dalam kedua dokumen regulasi tersebut, tidak pernah disebutkan bahwa biaya kendaraan merupakan bagian dari komponen biaya operasional harian. BGN menegaskan bahwa mereka hanya kembali pada aturan dasar yang sudah tertulis secara legal.
Meski sempat muncul Keputusan Kepala BGN Nomor 63 Tahun 2025 yang sempat memasukkan biaya sewa kendaraan ke dalam komponen operasional, pihak lembaga memutuskan untuk melakukan evaluasi ulang. Setelah melalui kajian mendalam, BGN menilai bahwa memasukkan biaya sewa kendaraan ke dalam biaya harian per anak kurang tepat secara manajemen anggaran.
BGN berargumen bahwa kendaraan adalah infrastruktur dasar yang harus sudah siap dan tersedia sejak SPPG mulai beroperasi, bukan biaya yang muncul secara fluktuatif setiap harinya. Dengan menempatkan kendaraan sebagai aset atau perlengkapan wajib, diharapkan manajemen distribusi makanan bergizi ini menjadi lebih stabil dan terencana secara jangka panjang.
