lahatsatu.com – Badan Gizi Nasional (BGN) akhirnya memberikan klarifikasi tegas terkait struktur anggaran dalam program unggulan pemerintah, Makan Bergizi Gratis (MBG). Dalam kebijakan terbaru, lembaga ini memutuskan untuk mengeluarkan komponen biaya kendaraan dari daftar biaya operasional harian yang dipatok sebesar Rp 3.000 per penerima manfaat. Langkah ini diambil guna memastikan alokasi dana benar-benar tepat sasaran untuk kebutuhan gizi masyarakat.
Juru Bicara BGN, Tysa Novenny, menegaskan bahwa keputusan ini bukanlah sebuah inovasi baru, melainkan sebuah langkah penyesuaian. Ia menjelaskan bahwa BGN sedang berupaya mengembalikan aturan main ke skema awal yang telah ditetapkan saat program MBG pertama kali diluncurkan. Dengan demikian, tidak ada perubahan fundamental, melainkan pengembalian ke jalur regulasi yang seharusnya.
"Penghapusan biaya kendaraan dari plafon operasional Rp 3.000 per hari per orang ini bukan sesuatu yang baru. Kami hanya mengembalikan kebijakan ini sesuai dengan ketentuan awal saat program MBG pertama kali diperkenalkan," ungkap Tysa dalam keterangan resminya yang dikutip pada Minggu (8/11/2026).
Tysa memaparkan alasan logis di balik kebijakan tersebut. Menurutnya, kendaraan yang digunakan untuk mendistribusikan makanan bukanlah variabel biaya yang fluktuatif, melainkan bagian dari infrastruktur dasar. Dalam struktur organisasi, kendaraan distribusi dikategorikan sebagai perlengkapan atau perangkat wajib bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Kedudukan kendaraan ini setara dengan aset tetap lainnya yang harus sudah tersedia sebelum layanan dimulai. Hal ini mencakup gedung tempat pengolahan makanan (SPPG), peralatan memasak yang memadai, hingga peralatan makan yang digunakan oleh para penerima manfaat. Jika kendaraan dianggap sebagai biaya operasional harian, dikhawatirkan akan terjadi ketidakseimbangan dalam pemanfaatan dana yang seharusnya fokus pada kualitas nutrisi makanan.
Secara legalitas, aturan mengenai komponen biaya operasional ini sebenarnya sudah tertuang dalam dokumen resmi, yakni Keputusan Deputi Bidang Penyediaan dan Penyaluran Nomor 2 Tahun 2024 serta Nomor 1 Tahun 2025. Dalam kedua regulasi tersebut, tidak ada satu pun poin yang menyebutkan bahwa kendaraan masuk dalam hitungan biaya operasional SPPG.
Tysa mengakui sempat terjadi dinamika regulasi. Sebelumnya, melalui Keputusan Kepala BGN Nomor 63 Tahun 2025, sempat muncul aturan yang memasukkan biaya sewa kendaraan ke dalam komponen biaya operasional. Namun, setelah melalui proses kajian mendalam dan evaluasi teknis di lapangan, BGN memutuskan untuk membatalkan hal tersebut.
"Setelah kami kaji kembali secara mendalam, kami menilai kendaraan tidak tepat jika dimasukkan ke dalam biaya operasional. Kendaraan adalah aset wajib yang harus sudah dipenuhi oleh SPPG sejak mereka mulai beroperasi untuk melayani masyarakat," tutup Tysa.
Kebijakan ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum dan transparansi anggaran, sehingga setiap rupiah yang dikeluarkan dari program Makan Bergizi Gratis dapat dimaksimalkan untuk meningkatkan kualitas gizi anak bangsa tanpa terbebani oleh biaya logistik yang tidak sesuai porsinya.
