Jakarta – Pemerintah berencana memperketat pengawasan terhadap pasar modal Indonesia, menyusul sorotan dari Morgan Stanley Capital International (MSCI) terkait isu transparansi. Pengawasan ini akan difokuskan pada kinerja Bursa Efek Indonesia (BEI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Utusan Khusus Presiden untuk Energi dan Lingkungan Hidup, Hashim Djojohadikusumo, menyampaikan peringatan keras ini secara langsung kepada Pejabat sementara (Pjs) Direktur Utama BEI, Jeffrey Hendrik, dan Pjs Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK, Hasan Fawzi, dalam acara ASEAN Climate Forum (ACF) di Jakarta, Rabu (11/2/2026).
"Saya tujukan ini kepada Bapak Jeffrey dan Bapak Hasan, pemerintah akan mengawasi Anda dengan ketat. Saya serius mengenai hal ini," tegas Hashim.
Hashim menekankan bahwa peringatan dari MSCI berpotensi mencoreng nama baik Indonesia di mata investor global. Kondisi ini juga dinilai merugikan investor ritel, terutama setelah Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mengalami penurunan tajam.
Pemerintah, lanjut Hashim, berupaya memperketat pengawasan demi menjaga kredibilitas dan kehormatan negara. Hal ini menjadi perhatian utama Presiden Prabowo Subianto. "Bagi Bapak Prabowo, kehormatan Republik Indonesia sangat penting. Beliau akan mengawasi ini dengan sangat ketat," imbuhnya.
Sebelumnya, peringatan MSCI memicu gejolak di pasar saham, menyebabkan IHSG anjlok hingga 7,35% pada perdagangan Rabu (28/1). Bahkan, BEI sempat memberlakukan trading halt atau penghentian sementara perdagangan saham. Langkah serupa juga diambil pada Kamis (29/1) setelah IHSG kembali melemah.
Imbas dari kejadian ini, Iman Rachman mengumumkan pengunduran dirinya dari jabatan Direktur Utama BEI pada Jumat (30/1). Pengunduran diri ini sebagai bentuk tanggung jawab atas penurunan IHSG yang terjadi.
