Jakarta, Lahatsatu.com – Pemerintah merespons keluhan terkait kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) swasta seperti Shell, Exxon, dan BP AKR. Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia, menegaskan bahwa pemerintah tidak menghalangi investasi SPBU swasta dan telah meningkatkan kuota impor BBM hingga 110% dibandingkan tahun sebelumnya.
"110% itu kan harusnya sudah paten. Jadi, investasi mana yang kita halangi?" ujar Bahlil di Jakarta Convention Center, Jakarta, Jumat (10/10/2025).
Pernyataan ini disampaikan menyusul pertemuan antara perwakilan SPBU swasta dengan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM pada Selasa (7/10/2025) lalu, yang membahas kepastian investasi di tengah isu kelangkaan BBM yang terjadi sejak akhir Agustus 2025.
Bahlil meminta SPBU swasta untuk bekerja sama dengan Pertamina dalam mengatasi kekosongan stok BBM. Ia juga menekankan pentingnya kepatuhan terhadap regulasi pemerintah. "Menyangkut swasta, kita menghargai semua investasi yang ada. Tapi juga swasta harus mengikuti aturan yang ada," tegasnya.
Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala BKPM, Todotua Pasaribu, mengakui bahwa isu kelangkaan BBM dan pembatasan kuota impor telah mengganggu rencana bisnis badan usaha swasta. Namun, ia juga mengingatkan bahwa Kementerian ESDM perlu menyesuaikan neraca impor.
"Iya (terganggu), karena memang ada pembatasan kuota itu menjadi cukup terganggu. Tapi kan juga dari sisi Kementerian ESDM juga mereka butuh menyesuaikan juga dalam neraca kuota impornya mereka," jelas Todotua.
Meskipun demikian, Todotua memastikan bahwa rencana investasi badan usaha swasta tetap berjalan sesuai rencana. Pertemuan dengan perwakilan SPBU swasta sebelumnya juga membahas isu kelangkaan BBM dan upaya mencari solusi bersama.
