Jakarta – Pemerintah berencana menggelontorkan 250 ribu ton beras murah melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) selama bulan Juni dan Juli 2025. Langkah ini diambil sebagai upaya intervensi untuk menekan fluktuasi harga beras di pasaran.
Kepala Badan Pangan Nasional, Arief Prasetyo Adi, mengungkapkan bahwa volume beras SPHP yang akan didistribusikan mengalami peningkatan dibandingkan periode Januari-Februari 2025 yang sebesar 181 ribu ton. "SPHP disiapkan 1,5 juta ton setahun, dan untuk Juni-Juli ini disalurkan 250 ribu ton," ujarnya kepada detikcom, Minggu (8/6/2025).
Arief menambahkan, penyaluran beras SPHP ini akan dipercepat dan dilakukan bersamaan dengan penyaluran bantuan pangan beras. Prioritas utama akan diberikan kepada daerah-daerah yang mengalami lonjakan harga beras. "SPHP secepatnya Juni ini," tegasnya.
Beras SPHP dikenal sebagai beras murah karena dijual di pasar tradisional dan ritel modern dengan harga sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) beras medium, yaitu Rp 12.500 per kilogram. Biasanya, beras SPHP dikemas dalam ukuran 5 kg, sehingga harga jualnya di pasaran sekitar Rp 62.000.
Penetapan HET beras SPHP juga mempertimbangkan zonasi wilayah. Zona 1 (Jawa, Lampung, Sumatera Selatan, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi) memiliki HET Rp 12.500/kg. Zona 2 (Sumatera selain Lampung dan Sumatera Selatan, Nusa Tenggara Timur, dan Kalimantan) HET-nya Rp 13.100/kg, sedangkan Zona 3 (Maluku dan Papua) HET-nya Rp 13.500/kg.
Sebelumnya, Arief menjelaskan bahwa program SPHP beras sejalan dengan penyaluran bantuan pangan beras. Kedua program ini merupakan bentuk intervensi pemerintah untuk meredam gejolak harga beras.
Arief juga telah melaporkan kepada Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan dan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengenai rencana penyaluran beras SPHP ke daerah-daerah dengan harga beras yang tinggi. "Saya juga sudah komunikasi dengan Bapak Menko Pangan, Bapak Menteri Pertanian. Beliau menyampaikan kalau ada indikasi di beberapa daerah yang memang sudah mulai naik, maka dilakukan SPHP. Ini juga sudah dilaporkan ke Bapak Presiden," ungkapnya dalam keterangan tertulis, Jumat (6/6/2025).
