Jakarta, Lahatsatu.com – Pemerintah Indonesia mengklaim akan mendapatkan tambahan kepemilikan saham di PT Freeport Indonesia (PTFI) sebesar 12% tanpa biaya apapun. Hal ini diungkapkan oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM, Rosan Roeslani, di sela-sela acara di JCC Senayan, Jakarta, Rabu (8/10/2025).
Rosan menjelaskan bahwa kesepakatan ini merupakan hasil negosiasi yang telah berlangsung selama lebih dari enam bulan. Meskipun demikian, ia mengakui bahwa rincian implementasi dari penambahan saham ini masih dalam tahap finalisasi.
"Hasil negosiasi kami, kita akan mendapatkan penambahan saham 12%. Free of charge, jadi tidak ada biaya sama sekali," tegas Rosan. Ia menambahkan, pemerintah akan terus mematangkan detail kesepakatan tersebut.
Lebih lanjut, Rosan menekankan bahwa penambahan kepemilikan saham ini diharapkan dapat memperkuat aspek keselamatan operasional PTFI, terutama setelah terjadinya insiden force majeure beberapa waktu lalu.
"Dengan adanya ini (insiden force majeure), kita akan lebih memastikan lagi dari segi keselamatan, dari segi world class mining operations-nya juga terus terjaga," ujarnya.
Namun, Direktur Utama PTFI, Tony Wenas, memberikan pernyataan yang sedikit berbeda. Ia menyatakan bahwa angka 12% tersebut belum bisa dianggap sebagai kesepakatan final sebelum ada perjanjian tertulis yang ditandatangani.
"Saya baru bisa bilang sudah final, kalau memang sudah disepakati, ditandatangani dalam arti kata begitu," ungkap Tony Wenas.
Penambahan saham pemerintah di PTFI menjadi bagian dari negosiasi perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Saat ini, IUPK PTFI masih berlaku hingga tahun 2041.
