Jakarta – Wacana pemerintah untuk memiliki aplikasi transportasi online sendiri kembali mengemuka. Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat mendorong pemerintah untuk mewujudkan hal ini demi meningkatkan kesejahteraan pengemudi dan memberikan kemudahan bagi masyarakat.
Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah MTI Pusat, Djoko Setijowarno, menyatakan bahwa selama ini fokus pemerintah lebih tertuju pada aplikator, sementara kesejahteraan pengemudi kurang diperhatikan. Ia menilai, jika pemerintah mengakui pengemudi ojek online (ojol) sebagai sebuah profesi, maka idealnya negara memiliki aplikasi sendiri untuk menyejahterakan warganya.

"Dengan aplikasi milik negara, potongan biaya yang dikenakan kepada pengemudi dapat diatur tidak lebih dari 10%. Ini berbeda dengan kondisi saat ini, di mana pengemudi merasa terbebani dengan potongan biaya yang mencapai lebih dari 20%," ujar Djoko dalam keterangan tertulisnya.
Sony Sulaksono Wibowo, Dosen Program Studi Teknik Sipil ITB, menyoroti perbedaan penanganan angkutan private hiring di Malaysia dan Indonesia. Di Malaysia, pengemudi diakui sebagai pekerja dengan standar gaji yang dijaga oleh pemerintah, mirip dengan UMR di Indonesia. "Artinya, Malaysia fokus pada pengemudinya. Di Indonesia, fokus justru pada aplikator, sehingga pemerintah sulit melindungi pengemudi secara langsung," kata Sony.
Manfaat Aplikasi Transportasi Online Milik Pemerintah
Sony menjelaskan beberapa keuntungan signifikan jika pemerintah memiliki aplikasi transportasi online sendiri. Pertama, pemerintah akan memiliki data akurat mengenai jumlah pengemudi, sehingga memudahkan pengaturan pajak dan kesejahteraan mereka.
Kedua, pemerintah dapat memantau kebutuhan mobilitas masyarakat secara langsung. Data ini memungkinkan pemerintah merancang kebijakan yang lebih tepat dan menyeimbangkan ketersediaan dan kebutuhan.
Ketiga, pemerintah dapat menerapkan persyaratan yang lebih ketat untuk menjadi pengemudi, memastikan jumlah pengemudi sesuai dengan permintaan pasar.
Keempat, pemerintah dapat secara rutin memberikan pembinaan kepada pengemudi mengenai tata cara memuat barang, etika membawa penumpang, dan keselamatan berlalu lintas.
Kelima, dengan aplikasi milik negara, prioritas utama adalah kesejahteraan pengemudi dan kemudahan bagi masyarakat, bukan semata-mata keuntungan. Hal ini akan lebih mencapai tujuan sosial dari keberadaan transportasi online.




