Jakarta, Lahatsatu.com – Penutupan sebagian operasional pemerintah Amerika Serikat (AS) atau government shutdown yang dimulai sejak 1 Oktober 2025 lalu, mulai memicu kekhawatiran di berbagai sektor. Tak hanya berdampak pada penutupan kantor-kantor pemerintahan, sektor perumahan dan penerbangan kini terancam mengalami kelumpuhan.
Di sektor perumahan, persetujuan hipotek dilaporkan melambat, pinjaman untuk wilayah pedesaan terhenti, dan penerbitan polis asuransi banjir baru tidak dapat dilakukan. Kondisi ini tentu saja menambah beban bagi para pembeli rumah, di tengah harga properti yang sudah tinggi.
"Apapun yang memerlukan interaksi dengan pemerintah, akan terhambat jika ada pegawai yang tidak masuk kerja atau sedang cuti. Hal ini berpotensi menimbulkan masalah pada proses pinjaman," ujar Justin Demola, Presiden Lenders One, sebuah aliansi nasional bankir hipotek.
Selain itu, program Asuransi Banjir Nasional (NFIP) yang didukung oleh Badan Manajemen Darurat Federal (FEMA), tidak dapat menerbitkan polis baru selama shutdown berlangsung. Pemilik rumah yang polisnya akan diperpanjang berisiko kehilangan jaminan asuransinya. Meski polis yang sudah ada tetap berlaku, mereka harus memperbarui polis tersebut setelah pemerintah kembali beroperasi, yang berpotensi menciptakan jeda dalam perlindungan asuransi.
Anggota Partai Demokrat di Komite Jasa Keuangan DPR memperingatkan bahwa pembatasan NFIP dapat mengancam lebih dari 1.300 penutupan penjualan rumah setiap hari. Hal ini berpotensi menghalangi ribuan keluarga untuk memiliki rumah, atau menempatkan mereka dalam risiko penjualan rumah yang berlanjut tanpa perlindungan.
"Semakin lama shutdown ini berlanjut, semakin besar pula dampaknya terhadap pasar perumahan," kata Daniel Schwarcz, profesor hukum asuransi di Universitas Minnesota.
Sementara itu, sektor penerbangan juga merasakan dampak yang signifikan. Departemen Perhubungan AS menyatakan bahwa lebih dari 11.000 karyawan di Badan Penerbangan Federal (FAA), atau sekitar seperempat dari total stafnya, akan dirumahkan jika pendanaan dari pemerintah terhenti.
Maskapai penerbangan AS telah memperingatkan bahwa shutdown dapat memperlambat penerbangan. Pengontrol lalu lintas udara dan petugas keamanan terpaksa bekerja tanpa bayaran, sementara fungsi-fungsi lainnya dihentikan.
Lebih dari 13.000 petugas pengatur lalu lintas udara akan tetap bekerja untuk menjaga keamanan udara, tetapi tanpa dibayar hingga shutdown berakhir. FAA sendiri saat ini kekurangan sekitar 3.800 petugas pengatur lalu lintas udara dari jumlah yang ditargetkan.
Selama shutdown sebelumnya, FAA menunda perekrutan dan sebagian besar pelatihan petugas pengatur lalu lintas udara. Dewan Keselamatan Transportasi Nasional (NTSB) juga akan merumahkan sekitar 25% dari 400 karyawannya, meskipun investigasi terhadap kecelakaan udara dan insiden lainnya akan tetap dilakukan.
Sekitar 50.000 karyawan Administrasi Keamanan Transportasi (TSA) yang bertugas di pos pemeriksaan keamanan bandara juga akan tetap bekerja tanpa dibayar. Pada shutdown tahun 2019, jumlah ketidakhadiran oleh pengontrol dan petugas TSA meningkat karena para pekerja tidak menerima gaji, yang berdampak pada memperpanjang waktu tunggu pos pemeriksaan di beberapa bandara.
Asosiasi Perjalanan AS memperkirakan bahwa penutupan sebagian pemerintah AS akan merugikan sektor perjalanan AS sebesar US$ 1 miliar (setara Rp 16,5 triliun) per minggu.
FAA memiliki sekitar 45.000 karyawan. Secara total, Departemen Perhubungan akan merumahkan 12.200 dari 53.717 karyawan, termasuk FAA. FAA menyatakan bahwa kegiatan sertifikasi akan terus berlanjut untuk fungsi keselamatan operasional pesawat dan mesin komersial, serta pengawasan dan perizinan peluncuran ruang angkasa komersial.
