lahatsatu.com – Kabar mengenai potensi aktivitas pertambangan di kawasan Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), Banten, akhirnya menemui titik terang. Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memberikan jaminan tegas bahwa kawasan konservasi yang menjadi rumah bagi badak jawa tersebut tidak akan tersentuh oleh aktivitas industri pertambangan apa pun.
Klarifikasi ini muncul menyusul adanya kekhawatiran publik terkait penetapan wilayah perairan di sekitar TNUK yang masuk ke dalam daftar Wilayah Usaha Pertambangan (WUP). Hal ini merujuk pada Keputusan Menteri Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026 yang ditandatangani oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia pada Februari 2026 lalu.

Kepala Dinas ESDM Provinsi Banten, Ari James Faraddy, menegaskan bahwa status TNUK sebagai Situs Warisan Dunia UNESCO sejak tahun 1991 memberikan perlindungan hukum yang sangat kuat. Berdasarkan aturan tata ruang, pemanfaatan wilayah di kawasan tersebut wajib mengikuti ketentuan konservasi yang ketat.
"Secara regulasi kewilayahan, dapat dipastikan bahwa di wilayah TNUK tidak akan ada kegiatan pertambangan," tegas Ari dalam keterangannya. Ia menambahkan bahwa Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2023 tentang RTRW sudah secara eksplisit menetapkan wilayah darat maupun laut di kawasan TNUK sebagai zona konservasi yang melarang segala bentuk pemanfaatan ruang untuk tambang.
Senada dengan hal tersebut, Juru Bicara Kementerian ESDM, Dwi Anggia, memberikan penjelasan mendalam untuk meredam spekulasi di masyarakat. Ia memastikan bahwa hingga saat ini, tidak ada satu pun izin tambang yang diterbitkan, baik untuk wilayah daratan TNUK maupun perairan di sekitarnya.
Anggia menjelaskan bahwa penetapan WUP bukanlah sebuah izin operasional. WUP hanyalah bagian dari perencanaan tata kelola sumber daya mineral nasional secara makro. Untuk bisa melakukan penambangan, sebuah wilayah harus melewati proses panjang, mulai dari penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) melalui mekanisme lelang, hingga pengurusan Izin Usaha Pertambangan (IUP).
"Penetapan WUP tidak mengubah peruntukan kawasan konservasi maupun mengurangi fungsi perlindungan Taman Nasional Ujung Kulon," ujar Anggia. Ia menekankan bahwa setiap izin tambang wajib memenuhi syarat ketat, termasuk kesesuaian tata ruang, izin pemanfaatan ruang laut (PKKPRL), serta persetujuan lingkungan yang sangat kompleks.
Terkait sejarah penetapan wilayah tersebut, Anggia mengungkapkan bahwa masuknya perairan sekitar TNUK ke dalam WUP bukanlah hal baru. Proses ini sebenarnya sudah dimulai sejak usulan Pemerintah Provinsi Banten pada tahun 2013. Melalui berbagai Keputusan Menteri dari tahun 2014 hingga 2022, wilayah tersebut memang telah masuk dalam perencanaan, namun dengan catatan khusus bahwa kawasan TNUK dikecualikan dari aktivitas tambang.
Dengan demikian, Keputusan Menteri terbaru di tahun 2026 ini pada dasarnya hanya merupakan pembaruan administratif dan perbaikan ketentuan berdasarkan usulan pemerintah daerah, tanpa mengancam kelestarian ekosistem unik di ujung barat Pulau Jawa tersebut.




