Aturan Deforestasi Eropa Mengintai Ekspor RI

lahatsatu.com – Pemerintah Indonesia kini tengah memberikan perhatian serius terhadap kebijakan baru Uni Eropa terkait regulasi anti-deforestasi atau European Union Deforestation Regulation (EUDR). Kebijakan ini

Agus sujarwo

Aturan Deforestasi Eropa Mengintai Ekspor RI

lahatsatu.com – Pemerintah Indonesia kini tengah memberikan perhatian serius terhadap kebijakan baru Uni Eropa terkait regulasi anti-deforestasi atau European Union Deforestation Regulation (EUDR). Kebijakan ini dipastikan akan mulai berlaku efektif pada 30 Desember 2026 mendatang. Menanggapi hal tersebut, pemerintah secara resmi mengimbau para eksportir komoditas unggulan tanah air untuk segera memperkuat kesiapan data, terutama terkait aspek geolokasi produk.

Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Dradjad Hari Wibowo, menekankan bahwa setiap produk yang akan masuk ke pasar Eropa wajib membuktikan bahwa proses produksinya tidak merusak hutan. Untuk membuktikan hal tersebut, para pelaku usaha harus mampu menyertakan data geolokasi yang akurat dan valid. Langkah ini kruskan agar produk Indonesia tidak terhambat saat memasuki pasar Uni Eropa di masa depan.

Aturan Deforestasi Eropa Mengintai Ekspor RI
Gambar Istimewa : akcdn.detik.net.id

Beberapa komoditas strategis yang menjadi sorotan utama dalam regulasi ini meliputi minyak kelapa sawit (CPO), kopi, cokelat, karet, hingga produk turunan kayu. Selain itu, sektor daging dan kedelai juga masuk dalam daftar komoditas yang wajib memenuhi standar bebas deforestasi tersebut.

"Saya mengimbau kepada para eksportir di produk-produk tersebut untuk segera menyiapkan betul geolokasinya supaya ekspor mereka tidak terganggu," ujar Dradjad dalam sebuah konferensi pers di Jakarta Pusat.

Dampak ekonomi dari kebijakan ini sangatlah signifikan. Berdasarkan estimasi, nilai ekspor Indonesia untuk komoditas yang terdampak oleh aturan EUDR ini mencapai angka yang fantastis, yakni sekitar US$ 7 miliar. Jika para eksportir tidak siap dengan data geolokasi yang diminta, ada risiko besar bahwa produk-produk unggulan Indonesia akan sulit menembus pasar Eropa, yang pada akhirnya dapat mengganggu stabilitas ekonomi nasional.

Guna mempermudah proses adaptasi ini, pemerintah telah menyiapkan infrastruktur pendukung melalui Badan Informasi Geospasial (BIG). BIG telah menyiapkan sistem pendukung yang dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan data geolokasi yang diminta oleh Uni Eropa. Hal ini menunjukkan bahwa dari sisi pemerintah, sistem penyediaan data sudah berada pada jalur yang tepat.

"BIG sebenarnya sudah siap untuk geolokasi. Jadi tinggal teman-teman swasta untuk menindaklanjuti. Sistemnya sudah siap," tambah Dradjad. Ia berharap sektor swasta dapat segera bergerak cepat untuk menyelaraskan sistem mereka dengan sistem yang telah disediakan pemerintah.

Sebagai informasi tambahan, regulasi EUDR atau Peraturan Uni Eropa (UE) 2023/1115 ini mewajibkan setiap produk yang dipasarkan di kawasan Eropa untuk memenuhi tiga syarat utama: terbukti bebas deforestasi, diproduksi sesuai dengan hukum di negara asal, serta dilengkapi dengan pernyataan uji tuntas (due diligence).

Sebelumnya, penerapan aturan ini sempat mengalami dua kali penundaan. Awalnya dijadwalkan berlaku pada akhir 2024, kemudian diundur ke Desember 2025. Namun, melalui Peraturan (UE) 2025/2650, Uni Eropa akhirnya menetapkan tenggat waktu baru pada 30 Desember 2026. Penundaan ini bertujuan memberikan waktu tambahan bagi pelaku usaha global untuk menyempurnakan sistem administrasi dan persiapan teknis lainnya.

Jika keberatan atau harus diedit baik Artikel maupun foto Silahkan Klik Laporkan. Terima Kasih
Laporkan

Tags

Related Post

Tinggalkan komentar