Strategi Baru BI dan OJK Jaga Keamanan Finansial

lahatsatu.com – Dunia keuangan digital Indonesia memasuki babak baru dalam upaya memperkuat benteng pertahanan bagi para penggunanya. Bank Indonesia (BI) bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Agus sujarwo

Strategi Baru BI dan OJK Jaga Keamanan Finansial

lahatsatu.com – Dunia keuangan digital Indonesia memasuki babak baru dalam upaya memperkuat benteng pertahanan bagi para penggunanya. Bank Indonesia (BI) bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara resmi mempererat kerja sama untuk memperkokoh pengawasan serta sistem pelindungan konsumen melalui peluncuran Gerakan Bersama Pelindungan Konsumen (GEBER PK) 2027.

Langkah strategis ini ditandai dengan penandatanganan Petunjuk Pelaksanaan Bersama terkait operasionalisasi Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Keuangan (LAPS-SK). Melalui kolaborasi ini, diharapkan pertumbuhan ekonomi digital dan sistem pembayaran nasional dapat berjalan di atas fondasi yang aman, transparan, adil, dan penuh kepercayaan publik.

Strategi Baru BI dan OJK Jaga Keamanan Finansial
Gambar Istimewa : akcdn.detik.net.id

Deputi Gubernur BI, Filianingsih Hendarta, menekankan bahwa masifnya digitalisasi transaksi harus berjalan beriringan dengan sistem proteksi yang mumpuni. Hal ini menjadi krusial mengingat penggunaan QRIS telah meledak, dengan jumlah pengguna menembus 70 juta orang dan 49 juta pedagang, serta volume transaksi yang telah melampaui angka 20 miliar kali.

"Kepercayaan adalah infrastruktur tak terlihat yang menjadi fondasi utama ekonomi digital. Membangun kepercayaan butuh waktu bertahun-tahun, namun menghancurkannya hanya butuh hitungan detik," tegas Filianingsih dalam acara Kick-Off GEBER PK 2027 di Jakarta.

Meskipun data Survei Nasional Pelindungan Konsumen Sistem Pembayaran (IKK-SP) tahun 2026 menunjukkan kenaikan Indeks Keberdayaan Konsumen menjadi 77,03 persen, angka ini masih dikategorikan dalam zona kritis. Hal ini menandakan bahwa masyarakat masih membutuhkan edukasi yang lebih intensif agar tidak mudah menjadi korban kejahatan finansial.

Untuk mengatasi hal tersebut, LAPS-SK hadir sebagai jembatan penyelesaian sengketa perdata di sektor jasa keuangan dan sistem pembayaran secara terpadu di luar jalur pengadilan. Sally Marintan Hutapea dari BI menjelaskan bahwa mekanisme ini memungkinkan pengaduan yang tidak menemui titik temu di tingkat internal perusahaan dapat diselesaikan secara efektif dan cepat.

GEBER PK 2027 sendiri bergerak melalui tiga pilar utama. Pertama, pemberdayaan konsumen agar mampu mengenali risiko dengan slogan "Kalau Ragu, Stop Dulu". Kedua, penguatan perlindungan yang mewajibkan penyelenggara jasa keuangan bertanggung jawab penuh sejak tahap desain produk. Ketiga, aksi kolaborasi lintas sektor yang melibatkan pemerintah, akademisi, hingga asosiasi industri.

Urgensi gerakan ini semakin nyata melihat data dari Indonesia Anti-Scam Center (IASC) per Oktober 2026. Tercatat ada lebih dari 702.000 laporan penipuan transaksi keuangan dengan total dana yang berhasil diblokir mencapai Rp825 miliar.

Menanggapi fenomena ini, Anggota Dewan Komisioner OJK, Dicky Kartikoyono, mengingatkan bahwa pelindungan yang efektif seharusnya bersifat proaktif. Menurutnya, jika konsumen sudah melapor, itu artinya masalah sudah terjadi dan sudah terlambat. Fokus utama haruslah pada pencegahan sebelum kerugian menimpa masyarakat. Melalui sinergi BI dan OJK ini, ekosistem keuangan digital Indonesia diharapkan menjadi lebih tangguh dan inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat.

Jika keberatan atau harus diedit baik Artikel maupun foto Silahkan Klik Laporkan. Terima Kasih
Laporkan

Tags

Related Post

Tinggalkan komentar