lahatsatu.com – Rencana besar pemerintah untuk mengambil alih pengelolaan dana cadangan pesangon melalui lembaga khusus mulai menuai perhatian serius dari regulator keuangan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan catatan penting terkait skema transisi ini agar tidak merugikan ekosistem keuangan yang sudah ada, terutama terkait aspek perpajakan dan pengelolaan dana jangka panjang bagi para pekerja.
Kebijakan ini berakar dari amanat Pasal 253 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan. Dalam aturan tersebut, perusahaan diwajibkan menyetorkan dana cadangan pesangon mereka kepada lembaga khusus yang nantinya akan ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah (PP). Masa transisi selama satu tahun telah disiapkan, dengan target implementasi penuh pada awal tahun 2027.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK, Ogi Prastomiyono, menekankan bahwa meskipun pengelolaan dana tersebut nantinya dialihkan ke lembaga baru, status dana tersebut idealnya tetap berada dalam kategori dana pensiun. Menurutnya, pengelompokan ini sangat krusial karena dana pensiun memiliki perlakuan insentif pajak yang berbeda dan lebih menguntungkan dibandingkan dengan jenis dana simpanan biasa.
"Dana cadangan pesangon ini sebaiknya masuk dalam kelompok dana pensiun. Pengelolanya bisa siapa saja, baik itu BPJS Ketenagakerjaan, Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK), atau lembaga khusus yang dibentuk pemerintah, namun intinya harus tetap dikelola sebagai penyelenggara program pensiun," ujar Ogi dalam sebuah diskusi di Nusa Dua, Bali.
Ogi juga memperingatkan adanya risiko jika skema ini tidak dikelola dengan benar. Jika dana cadangan pesangon tidak dikategorikan sebagai program pensiun, maka akan terjadi dampak negatif bagi industri keuangan yang sudah ada, seperti pengalihan dana dari DPLK yang selama ini sudah berjalan. Ia menegaskan bahwa meskipun pemerintah ingin membentuk lembaga pengelola baru, lembaga tersebut harus memenuhi standar sebagai penyelenggara dana pensiun.
Di sisi lain, Kementerian Ketenagakerjaan melalui Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Indah Anggoro Putri, menjelaskan bahwa mekanisme pengelolaan dana cadangan pesangon ini memang akan berbeda dengan skema Dana Pensiun (Dapen) atau DPLK yang selama ini dikelola secara mandiri oleh perusahaan.
Perusahaan kini diberikan waktu untuk melakukan pendataan jumlah pekerja serta penghitungan total dana pesangon yang harus disiapkan. Indah mengingatkan para pengelola DPLK di perusahaan-perusahaan untuk mulai bersiap sejak dini. Hal ini dikarenakan pada Oktober 2027, seluruh dana pesangon wajib diserahkan ke dalam sistem dana cadangan pesangon yang baru.
Saat ini, masyarakat dan pelaku usaha masih harus menunggu terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) sebagai aturan pelaksana. Proses penyusunan PP tersebut akan melibatkan konsultasi publik guna menyerap aspirasi dari berbagai pemangku kepentingan ketenagakerjaan agar kebijakan ini tidak menimbulkan gejolak di masa depan.




