lahatsatu.com – Dunia industri rokok elektronik (REL) nasional tengah didera kecemasan mendalam. Munculnya wacana pelarangan total terhadap produk rokok elektronik memicu kekhawatiran massal, bukan hanya bagi para pengusaha, melainkan juga bagi jutaan nyawa yang menggantungkan hidup pada ekosistem bisnis ini.
Dalam sebuah konferensi pers yang digelar di Jakarta, lima asosiasi besar industri vape bersuara lantang meminta pemerintah untuk bertindak adil. Mereka memohon agar upaya pemberantasan narkotika dan perlindungan anak tidak dilakukan dengan cara "pukul rata" yang justru mengorbankan pelaku usaha legal.

Kelima asosiasi tersebut adalah Asosiasi Personal Vaporizer Indonesia (APVI), Asosiasi Retail Vape Indonesia (ARVINDO), Perkumpulan Pengusaha E-liquid Indonesia (PPEI), Asosiasi Pekerja Vape Indonesia (APVINDO), dan Asosiasi Konsumen Vape Indonesia (AKVINDO). Sebagai bentuk keseriusan, mereka telah menandatangani pakta integritas untuk mendukung penegakan hukum tanpa menghentikan roda ekonomi yang sah.
Rantai Ekonomi yang Masif
Industri ini bukanlah bisnis kecil. Berdasarkan data dari Kementerian Perindustrian dan asosiasi terkait, terdapat lebih dari 7.000 pelaku usaha yang mencakup produsen hingga toko ritel. Nilai investasinya pun sangat fantastis, mencapai Rp31 triliun. Tak hanya itu, kontribusi cukai yang diproyeksikan mencapai Rp2,8 triliun pada tahun 2025 serta nilai ekspor sebesar US$518 juta menunjukkan bahwa industri ini adalah tulang punggung ekonomi nasional.
Dampak sosialnya jauh lebih besar. Industri REL diperkirakan menyerap lebih dari 150.000 tenaga kerja secara langsung. Jika ditarik garis luas hingga ke keluarga para pekerja, terdapat sekitar 1 juta rakyat Indonesia yang mata pencahariannya bergantung pada industri ini.
Ketua APVINDO, Enggar Dwi, menekankan bahwa tekanan terhadap industri ini akan menciptakan efek domino yang mengerikan. "Jangan sampai upaya menyelesaikan satu persoalan justru menciptakan masalah baru berupa lonjakan pengangguran. Tidak semua pekerja bisa berpindah sektor dengan mudah," tegasnya.
Stigma dan Ancaman bagi Ritel
Keresahan ini juga dirasakan oleh para pemilik toko ritel. Fachmi Kurnia Firmansyah, Ketua Umum ARVINDO, mengungkapkan fakta pahit di lapangan. Beberapa pemilik toko ritel mulai mengalami penolakan perpanjangan sewa tempat usaha akibat stigma negatif yang berkembang.
"Kami yang berusaha secara legal justru terkena dampaknya. Padahal, yang melakukan pelanggaran adalah oknum ilegal. Kami memohon agar pelaku usaha legal tidak dihukum atas kesalahan pihak lain," ujar Fachmi dengan nada prihatin.
Senada dengan hal tersebut, Ketua Umum PPEI, Daniel Purwanto, menegaskan bahwa pihaknya menolak keras penyalahgunaan narkotika dalam produk e-liquid. Ia berharap pemerintah melihat potensi hilirisasi dan ekspor yang dimiliki industri ini sebagai bagian dari agenda penguatan ekonomi nasional.
Di sisi lain, AKVINDO mengingatkan risiko besar jika pelarangan total diberlakukan. Adzie Taufik Noer Setiawan memperingatkan bahwa pelarangan produk legal justru akan mendorong konsumen beralih ke pasar gelap. "Jika produk legal hilang, konsumen akan mencari produk ilegal yang kandungan dan kualitasnya tidak terjamin. Ini justru jauh lebih berbahaya bagi masyarakat," pungkasnya.




