Nasib Dana Pesangon Pekerja di Ujung Tanduk

lahatsatu.com – Rencana besar pemerintah untuk mengambil alih pengelolaan dana cadangan pesangon melalui lembaga khusus mulai menuai perhatian serius dari regulator keuangan. Otoritas Jasa Keuangan

Agus sujarwo

Nasib Dana Pesangon Pekerja di Ujung Tanduk

lahatsatu.com – Rencana besar pemerintah untuk mengambil alih pengelolaan dana cadangan pesangon melalui lembaga khusus mulai menuai perhatian serius dari regulator keuangan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan catatan penting terkait mekanisme transisi ini agar tidak merugikan ekosistem keuangan yang sudah ada, terutama terkait aspek perpajakan dan pengelolaan dana jangka panjang bagi para pekerja.

Kebijakan yang tertuang dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan ini mewajibkan perusahaan untuk menyetorkan dana cadangan pesangon mereka ke sebuah lembaga pengelola yang nantinya akan ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah (PP). Masa transisi selama satu tahun telah disiapkan, dengan target implementasi penuh pada awal tahun 2027.

Nasib Dana Pesangon Pekerja di Ujung Tanduk
Gambar Istimewa : akcdn.detik.net.id

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK, Ogi Prastomiyono, menekankan bahwa meskipun pengelolaan dana ini nantinya akan dilakukan oleh lembaga khusus, status dana tersebut idealnya tetap dikategorikan sebagai dana pensiun. Hal ini krusial karena dana pensiun memiliki perlakuan insentif pajak yang berbeda dibandingkan dengan instrumen keuangan biasa.

"Dana cadangan pesangon ini sebaiknya masuk dalam kelompok dana pensiun dan pengelolanya adalah penyelenggara program pensiun. Entah itu melalui BPJS Ketenagakerjaan, DPLK, atau lembaga khusus yang dibentuk pemerintah, intinya harus tetap berstatus dana pensiun," tegas Ogi dalam sebuah diskusi di Nusa Dua, Bali.

Ogi juga memperingatkan adanya risiko jika dana tersebut tidak dikelola dalam skema pensiun. Jika dana cadangan pesangon yang selama ini dikelola melalui Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) dipaksa keluar dari sistem pensiun, maka akan terjadi penurunan volume dana kelolaan yang signifikan pada industri DPLK. Oleh karena itu, ia menyarankan agar siapapun penyelenggara barunya nanti, tetap harus memenuhi kriteria sebagai penyelenggara dana pensiun.

Di sisi lain, Kementerian Ketenagakerjaan melalui Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Indah Anggoro Putri, menjelaskan bahwa mekanisme pengelolaan dana cadangan pesangon ini memang akan berbeda dengan mekanisme Dana Pensiun (Dapen) atau DPLK yang selama ini dijalankan secara mandiri oleh perusahaan.

Perusahaan kini diberikan waktu untuk melakukan pendataan jumlah pekerja serta perhitungan total dana pesangon yang wajib disetor. Indah mengingatkan para pengelola DPLK di perusahaan-perusahaan untuk segera melakukan persiapan teknis. "Silakan berbenah mulai sekarang, karena pada Oktober 2027, seluruh dana pesangon harus sudah diserahkan kepada pengelola dana cadangan pesangon," ujarnya.

Saat ini, masyarakat dan pelaku industri masih menunggu terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) sebagai aturan pelaksana. Setelah PP keluar, diperkirakan akan ada jeda sekitar enam bulan sebelum Peraturan OJK (POJK) diterbitkan untuk mengatur detail teknis, termasuk syarat Risk-Based Capital (RBC) bagi penyelenggara program penjaminan polis. Pemerintah berkomitmen untuk melakukan konsultasi publik guna menyerap aspirasi para pemangku kepentingan agar regulasi ini dapat berjalan efektif tanpa mengganggu stabilitas ekonomi perusahaan maupun kesejahteraan buruh.

Jika keberatan atau harus diedit baik Artikel maupun foto Silahkan Klik Laporkan. Terima Kasih
Laporkan

Tags

Related Post

Tinggalkan komentar