lahatsatu.com – Kabar mengenai munculnya skema pemungutan pajak digital baru di Indonesia tengah menjadi sorotan hangat di tengah masyarakat. Kehadiran Sistem Pemungutan Pajak Transaksi Digital Luar Negeri (SPP-TDLN) memicu pertanyaan besar: mengapa pemerintah seolah menambah beban pajak digital, padahal mekanisme PPN Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) sudah berjalan sejak tahun 2020?
Menanggapi kegaduhan tersebut, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memberikan klarifikasi penting. Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP, Inge Diana Rismawanti, menegaskan bahwa kebijakan ini bukanlah bentuk pengenaan pajak baru. Secara prinsip, produk digital dari luar negeri memang sudah merupakan objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Perbedaan mendasar terletak pada mekanisme pemungutannya saja.
Jika sebelumnya wajib pajak harus menyetorkan sendiri pajaknya, melalui skema SPP-TDLN ini, pemerintah memperluas jangkauan pemungut pajak dengan melibatkan sektor perbankan swasta hingga perusahaan teknologi finansial (fintech). "Kebijakan ini bukan pajak baru, tidak mengubah tarif PPN, dan tidak dimaksudkan untuk memungut seluruh transaksi luar negeri," jelas Inge dalam keterangan resminya.
Lantas, apa yang membedakan SPP-TDLN dengan PMSE yang sudah ada? Dalam skema PMSE, pelaku usaha digital luar negeri yang sudah ditunjuk secara resmi oleh pemerintah (seperti Netflix, Google, atau Meta) bertugas memungut PPN langsung dari konsumen. Namun, faktanya masih ada puluhan ribu penyedia layanan digital di luar sana yang belum masuk dalam daftar pemungut PMSE tersebut.
Di sinilah SPP-TDLN berperan sebagai "jaring pengaman". Skema ini menunjuk lembaga keuangan sebagai pihak ketiga yang akan memungut PPN saat konsumen melakukan transaksi. Pada tahap awal yang dimulai sejak 25 September 2026, terdapat enam lembaga besar yang telah ditunjuk, yakni BRI, Bank Mandiri, BNI, BTN, Bank Syariah Indonesia (BSI), serta LinkAja.
Artinya, jika Anda membeli layanan cloud, berlangganan layanan streaming film yang belum terdaftar di PMSE, menggunakan layanan berbasis kecerdasan buatan (AI), hingga membeli game online melalui sistem pembayaran tersebut, maka secara otomatis Anda akan dikenakan PPN sebesar 11%.
Salah satu kekhawatiran utama masyarakat adalah potensi terjadinya pajak ganda. Menanggapi hal ini, DJP menjamin bahwa sistem ini telah dirancang sedemikian rupa agar tidak terjadi pungutan ganda. Penyelenggara SPP-TDLN akan melakukan verifikasi; jika sebuah transaksi digital sudah dipungut pajaknya melalui mekanisme PMSE, maka sistem tidak akan memungutnya kembali melalui skema SPP-TDLN.
Dengan adanya sistem ini, pemerintah berharap dapat menutup celah kebocoran pajak dari ribuan penyedia layanan digital global yang selama ini beroperasi dan meraup keuntungan di pasar Indonesia namun belum tersentuh mekanisme pemungutan pajak yang optimal.
