lahatsatu.com – Pemerintah Indonesia secara resmi telah menyetujui langkah besar untuk memulihkan kawasan terdampak bencana di wilayah Sumatera. Presiden Prabowo Subianto telah memberikan lampu hijau terhadap rencana induk pemulihan yang mencakup wilayah Aceh, Sumatera Utara, hingga Sumatera Barat. Langkah strategis ini melibatkan alokasi dana fantastis mencapai Rp 100 triliun yang akan dikucurkan secara bertahap hingga tahun 2028 mendatang.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menjelaskan bahwa rencana besar ini merupakan hasil integrasi dari berbagai usulan yang datang dari pemerintah daerah di seluruh wilayah terdampak. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) kemudian berperan penting dalam menyusun dan merinci usulan-usulan tersebut menjadi sebuah peta jalan yang komprehensif.
"Rencana induk ini dirancang untuk jangka waktu tiga tahun, mulai dari 2026, 2027, hingga 2028. Program ini sudah mendapatkan persetujuan langsung dari Bapak Presiden. Seluruh rencana ini merupakan rekapitulasi dari berbagai kementerian, lembaga, serta usulan langsung dari daerah-daerah," ujar Tito Karnavian saat memberikan keterangan pers di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (9/11/2026).
Berdasarkan rincian yang ada, terdapat sebanyak 11.520 kegiatan pemulihan yang akan dilaksanakan. Skala proyek ini sangat masif karena melibatkan kolaborasi lintas sektoral. Sebanyak 23 kementerian dan lembaga (K/L) ditunjuk sebagai eksekutor utama dalam menjalankan program pemulihan ini. Cakupan pekerjaannya pun sangat luas, mulai dari pembangunan infrastruktur dasar hingga pemulihan sektor ekonomi kerakyatan.
Tito memaparkan bahwa fokus utama pembangunan akan menyasar pada perbaikan aksesibilitas dan fasilitas publik. "Kegiatannya sangat beragam, ada pembangunan jalan, jembatan, perbaikan aliran sungai, hingga pembangunan sekolah dan rumah warga. Tidak hanya itu, sektor ekonomi seperti perbaikan lahan sawah, pertanian, hingga area pertambakan juga menjadi prioritas agar mata pencaharian masyarakat kembali normal," tambahnya.
Terkait mekanisme pendanaan, anggaran sebesar Rp 100,1 triliun tersebut tidak akan diberikan sekaligus, melainkan dicairkan secara bertahap sesuai dengan progres pengerjaan di lapangan. Untuk tahun pertama pada 2026, pemerintah menyiapkan Rp 38,9 triliun. Kemudian pada tahun 2027 sebesar Rp 32,9 triliun, dan pada tahun terakhir yakni 2028 sebesar Rp 28,2 triliun.
Selain 23 kementerian utama, pemerintah juga melibatkan 10 kementerian dan lembaga lainnya sebagai pendukung program. Untuk peran pendukung ini, pemerintah telah mengalokasikan anggaran tambahan sebesar Rp 575 miliar hingga tahun 2028. Melalui sinergi besar ini, pemerintah berharap kawasan Sumatera yang terdampak bencana dapat segera bangkit dan memiliki ketahanan yang lebih kuat di masa depan.
