lahatsatu.com – Persoalan penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) untuk tahun 2027 kini menjadi sorotan tajam di kalangan pelaku usaha. Di tengah rencana pemerintah menerapkan aturan baru dalam menentukan standar upah, muncul kekhawatiran mendalam mengenai dampak jangka panjang terhadap stabilitas ekonomi daerah. Para pengusaha mengingatkan bahwa kenaikan upah tidak boleh dilakukan secara sembarangan tanpa melihat realitas di lapangan.
Ketua Bidang Ketenagakerjaan Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), Bob Azam, menekankan pentingnya keseimbangan antara besaran upah dengan tingkat produktivitas serta angka pengangguran di masing-masing wilayah. Menurutnya, kebijakan pengupahan yang hanya berfokus pada angka nominal tanpa mempertimbangkan daya serap tenaga kerja justru dapat menjadi bumerang bagi pertumbuhan ekonomi daerah tersebut.
Bob mengungkapkan adanya anomali di beberapa wilayah di Indonesia, di mana daerah dengan standar UMP yang sangat tinggi justru memiliki angka pengangguran yang juga melonjak. Kondisi ini dinilai sangat tidak ideal dan berisiko tinggi bagi iklim investasi. Jika biaya tenaga kerja dipatok terlalu mahal sementara produktivitas tidak sebanding, perusahaan-perusahaan cenderung akan melakukan relokasi ke daerah lain yang menawarkan biaya operasional lebih efisien.
"Jangan sampai upahnya besar, tetapi lapangan kerja (employment) justru tidak tercipta. Hal seperti inilah yang harus kita hindari," tegas Bob saat ditemui di Jakarta, Senin (9/11/2026). Ia menekankan bahwa esensi dari perlindungan upah seharusnya adalah meningkatkan kesejahteraan, bukan malah menutup pintu kesempatan kerja bagi masyarakat.
Lebih lanjut, Bob menyoroti ketidakpastian mekanisme pembahasan upah tahun depan. Pasalnya, Dewan Pengupahan Nasional yang sebelumnya telah dibubarkan hingga kini belum dibentuk kembali. Padahal, lembaga ini memegang peran krusial dalam menjembatani kepentingan buruh dan pengusaha dalam merumuskan kebijakan upah yang adil.
Menanggapi keresahan masyarakat di media sosial mengenai ketimpangan upah—seperti perbedaan mencolok antara Jakarta dan Yogyakarta yang padahal memiliki biaya hidup yang tidak terpaut jauh—Bob memberikan sebuah solusi alternatif. Ia mengusulkan agar pemerintah menerapkan sistem pengelompokan wilayah berdasarkan karakteristik ekonomi dan biaya hidup, sebagaimana yang telah diterapkan di banyak negara maju.
Dalam skema tersebut, daerah tidak perlu dipukul rata secara nasional, melainkan dikategorikan ke dalam kelompok tertentu. Misalnya, kelompok A untuk kota-kota metropolitan dengan biaya hidup tinggi seperti Jakarta, Surabaya, dan Medan. Kelompok B untuk kota menengah, dan kelompok C untuk kota pendukung atau wilayah dengan biaya hidup lebih rendah. Dengan pengelompokan ini, penetapan upah akan lebih presisi dan tetap menjaga daya saing industri di tiap daerah.
