lahatsatu.com – Persiapan menghadapi ancaman banjir di musim penghujan yang diprediksi mulai melanda pada akhir tahun ini menjadi fokus utama pemerintah. Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo, melakukan langkah proaktif dengan meninjau langsung kondisi aliran Kali Angke guna mengidentifikasi akar permasalahan yang kerap memicu luapan air.
Dalam peninjauan lapangan yang berlangsung selama satu setengah jam tersebut, Dody bersama jajaran Kementerian PU menyusuri aliran sungai sepanjang 3,5 kilometer. Langkah ini dilakukan untuk memastikan bahwa informasi yang diterima dari jajaran teknis di lapangan sesuai dengan kondisi riil di lokasi. Turut mendampingi dalam inspeksi tersebut, Gubernur Banten Andra Soni, Walikota Tangerang Sachrudin, serta Wakil Ketua DPRD Tangerang Selatan Maria Teresa Suhardja.
Dody mengungkapkan bahwa hasil observasi langsung menunjukkan kondisi Kali Angke yang cukup memprihatinkan. Ia menemukan dua masalah utama yang saling berkaitan, yakni pendangkalan sungai serta penyempitan badan sungai. Fenomena penyempitan ini dipicu oleh penumpukan sampah yang masif serta semakin padatnya pemukiman warga yang merambah ke sisi-sisi aliran kali.
"Kondisinya lumayan parah. Jika dibiarkan, sungai ini akan terus menyempit. Tidak mungkin sungai melebar dengan sendirinya tanpa ada faktor penyebab," tegas Dody saat memberikan keterangan usai peninjauan pada Jumat (30/10/2026).
Selama ini, upaya penanganan banjir di Kali Angke baru berfokus pada pengerukan untuk pendalaman dasar sungai. Namun, Dody menyadari bahwa sekadar mengeruk tidaklah cukup jika masalah penyempitan tidak segera diatasi. Oleh karena itu, ia memberikan instruksi tegas kepada Balai Besar untuk segera memprioritaskan program pelebaran dan penataan sungai agar aliran air kembali normal.
Ada satu temuan unik sekaligus rumit yang menjadi kendala teknis di lapangan. Dody mengidentifikasi adanya struktur bangunan lama di bawah jembatan pelintasan warga di kawasan Kembangan, Jakarta Barat, yang menghambat laju air. Menariknya, struktur tersebut merupakan sisa-sisa bendungan peninggalan zaman kolonial Belanda.
Persoalan menjadi pelik karena tidak adanya rekam jejak atau cetak biru (blueprint) mengenai struktur bangunan tersebut. Baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi, maupun pemerintah DKI Jakarta tidak memiliki data teknis mengenai konstruksi bendungan lama tersebut. Hal ini menimbulkan risiko jika dilakukan pembongkaran secara sembarangan.
Sebagai solusi jangka pendek, pemerintah berencana memasang jembatan Bailey sementara untuk menjaga aksesibilitas warga. Setelah jembatan sementara terpasang dengan aman, barulah tim teknis akan melakukan pembongkaran terhadap struktur penghambat di bawah air tersebut. Penentuan titik pemasangan jembatan ini akan dikoordinasikan secara intensif antara Pemerintah Kota Tangerang dan Pemerintah Kota Jakarta Barat guna memastikan proses penanganan banjir berjalan efektif dan aman.
