lahatsatu.com – Indonesia kembali mempertegas posisinya sebagai pemain kunci dalam diplomasi maritim dunia. Dalam sebuah forum internasional bergengsi yang digelar di Sanya, Provinsi Hainan, Tiongkok, Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, menyerukan pentingnya penguatan tata kelola laut global melalui kolaborasi lintas negara dan implementasi ekonomi biru yang nyata.
Kehadiran Indonesia dalam The 7th Symposium on Global Maritime Cooperation and Ocean Governance yang berlangsung pada 6-8 November 2026 menjadi momentum krusial. Di hadapan hampir 400 delegasi yang berasal dari lebih dari 30 negara, Trenggono menyampaikan visi besar mengenai masa depan lautan dunia. Peserta forum ini bukan sekadar pejabat biasa, melainkan kumpulan menteri, diplomat, akademisi, hingga pakar maritim terkemuka dari seluruh penjuru dunia.
Dalam pidato kuncinya, Trenggono menekankan filosofi bahwa laut bukanlah pembatas, melainkan jembatan. "Laut menghubungkan lebih banyak daripada memisahkan. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia percaya bahwa kerja sama internasional merupakan kunci untuk menjawab berbagai tantangan kelautan global," tegasnya.
Indonesia tidak hanya datang untuk berdialog, tetapi juga membawa peta jalan konkret melalui agenda Ekonomi Biru. Trenggono memaparkan lima pilar kebijakan utama yang tengah diperjuangkan pemerintah Indonesia. Pertama, target ambisius perluasan kawasan konservasi laut hingga mencapai 30 persen pada tahun 2045. Kedua, penerapan sistem penangkapan ikan terukur yang berbasis pada kuota untuk menjaga keseimbangan ekosistem.
Ketiga, pengembangan sektor budidaya laut yang berkelanjutan. Keempat, penguatan tata kelola di wilayah pesisir serta pulau-pulau kecil. Terakhir, aksi nyata dalam melibatkan masyarakat untuk menekan angka polusi sampah plastik di lautan. Tak hanya soal ekosistem, Indonesia juga menyoroti aspek kemanusiaan melalui Program Kampung Nelayan Merah Putih, sebuah inisiatif untuk meningkatkan taraf hidup nelayan sekaligus memperkuat ekonomi di kawasan pesisir.
Lebih lanjut, Indonesia secara tegas menyatakan bahwa UNCLOS 1982 tetap menjadi hukum tertinggi dan landasan utama dalam mengatur tata kelola laut internasional. Indonesia juga mendesak dunia untuk bersatu memerangi praktik Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing yang merugikan banyak negara.
Terkait isu keanekaragaman hayati, Indonesia menunjukkan komitmennya terhadap Perjanjian Biodiversity Beyond National Jurisdiction (BBNJ). Langkah nyata telah diambil melalui ratifikasi perjanjian tersebut pada Juni 2025 lalu. Trenggono menekankan bahwa perlindungan terhadap keanekaragaman hayati di luar yurisdiksi nasional sangat mendesak demi keberlangsungan hidup generasi mendatang.
Menutup pernyataannya, Menteri Trenggono mengajak seluruh negara untuk selalu berpijak pada hukum internasional dan kebijakan berbasis ilmu pengetahuan. Tujuannya jelas: menciptakan laut yang sehat, produktif, dan tetap lestari untuk masa depan.
