Meta, induk perusahaan Instagram, mengecam aturan baru pemerintah Malaysia yang mewajibkan platform media sosial dengan lebih dari delapan juta pengguna untuk mendapatkan lisensi. Aturan ini, yang diperkenalkan oleh Komisi Komunikasi dan Multimedia Malaysia (MCMC) pada Agustus lalu, akan mulai berlaku pada Januari 2025.
Meta menilai aturan tersebut tidak jelas dan memberikan waktu yang sangat singkat bagi perusahaan untuk mematuhinya. "Proposal ini tidak memiliki pedoman yang jelas dan memberi sedikit waktu bagi perusahaan media sosial untuk mematuhinya, sehingga membahayakan inovasi dan pertumbuhan digital di negara tersebut," ungkap Meta dalam pernyataan resminya.
Direktur kebijakan publik Meta untuk Asia Tenggara, Rafael Frankel, mengatakan perusahaan belum memutuskan apakah akan mengajukan permohonan lisensi sebelum batas waktu Januari 2025, karena kurangnya kejelasan mengenai peraturan baru tersebut. "Jangka waktu untuk mengajukan permohonan lisensi dipercepat secara luar biasa dan kewajiban bagi perusahaan media sosial berdasarkan rencana tersebut masih belum jelas," ujar Frankel.
Frankel juga menekankan bahwa peraturan ini biasanya membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk disusun dengan benar dan menyeimbangkan kebutuhan keamanan dengan inovasi dan pertumbuhan ekonomi digital.
Menteri Komunikasi Malaysia, Fahmi, dalam unggahannya di Facebook, menyatakan terima kasih kepada Meta atas kesediaannya bekerja sama dengan pemerintah. Namun, ia juga mendesak perusahaan tersebut untuk lebih proaktif dalam menangani konten seksual yang melibatkan anak di bawah umur di platform.
Meta menegaskan bahwa mereka memiliki tujuan yang sama dengan pemerintah Malaysia dalam menciptakan lingkungan online yang aman dan telah bekerja sama erat dengan regulator komunikasi untuk menghapus atau membatasi konten berbahaya dari platform. "Kami tidak memerlukan sistem perizinan untuk menganggap serius keselamatan di dunia maya. Kami sudah menganggapnya serius," tegas Frankel.
Meta berharap dapat menjembatani perbedaan dengan pemerintah Malaysia mengenai peraturan yang diusulkan sebelum diterapkan. Malaysia sendiri melaporkan peningkatan tajam kemunculan konten berbahaya di media sosial dan mendesak perusahaan media sosial, termasuk TikTok dan Meta, untuk meningkatkan pemantauan pada platform mereka.
