Jakarta, Lahatsatu.com – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan permohonan maaf atas responsnya yang dinilai meremehkan tuntutan 17+8 yang disuarakan oleh masyarakat. Pernyataan tersebut sebelumnya menuai kritik luas dari berbagai pihak.
Purbaya mengakui bahwa dirinya telah salah bicara dalam menanggapi aspirasi masyarakat tersebut. Ia meralat pernyataannya yang menyebut tuntutan itu hanya berasal dari sebagian kecil rakyat.
"Bukan sebagian kecil. Maksudnya begini, ketika ekonomi agak tertekan, kebanyakan masyarakat yang merasa susah, bukan sebagian kecil ya. Mungkin sebagian besar kalau sudah sampai turun ke jalan," ujar Purbaya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (9/9/2025).
Mantan Kepala LPS itu mengaku terkejut atas viralnya pernyataannya dan respons negatif dari masyarakat. Ia menjadikan hal ini sebagai pelajaran berharga dan berjanji akan melakukan perbaikan.
"Jadi, itu maksudnya saya kemarin. Kalau kemarin salah ngomong, saya minta maaf," tuturnya.
Menanggapi tuntutan 17+8, Purbaya menegaskan bahwa pemerintah, khususnya Kementerian Keuangan, akan berupaya mendorong pertumbuhan ekonomi dan membuka lapangan kerja seluas-luasnya bagi masyarakat.
Dalam kesempatan terpisah, Purbaya meminta masyarakat untuk memaklumi posisinya sebagai pejabat baru. Ia mengaku masih beradaptasi dengan peran barunya sebagai menteri.
"Ini kan saya masih pejabat baru di sini, menterinya juga menteri kagetan, jadi kalo ngomong katanya kalo kata Bu Sri Mulyani gayanya Koboi," ungkap Purbaya usai Serah Terima Jabatan (Sertijab) bersama Sri Mulyani di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta.
Purbaya berjanji akan berusaha sebaik mungkin untuk belajar dan beradaptasi dengan posisinya. Ia juga akan meminta petunjuk dari Menteri Keuangan sebelumnya, Sri Mulyani, dalam menjalankan tugasnya. Ia berharap kebijakan fiskal Indonesia dapat semakin baik dan kondisi ekonomi dapat pulih.
Sebelumnya, Purbaya sempat menyatakan bahwa tuntutan 17+8 berasal dari sebagian kecil rakyat yang merasa terganggu kehidupannya. Ia meyakini tuntutan tersebut akan hilang jika pemerintah berhasil menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.
