Surabaya, Lahatsatu.com – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan komitmennya untuk mengawasi secara ketat serapan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga akhir Oktober 2025. Hal ini disampaikan di Gedung Keuangan Negara (GKN) Surabaya, Jawa Timur, Kamis (2/10/2025).
Purbaya menjelaskan, meskipun pelaksanaan program MBG bukan berada di bawah kendalinya, ia akan terus memantau perkembangannya. Ia menekankan bahwa jika serapan anggaran berjalan baik, tidak menutup kemungkinan adanya penambahan dana. Namun, jika diperkirakan anggaran tidak dapat terserap maksimal hingga akhir tahun, maka akan dilakukan pengurangan.
"Kalau bisa diserap ya sudah tidak masalah, kalau bagus ya nambah. Kalau nanti kita perkirakan ternyata dia tidak terserap sampai akhir Desember dengan dana yang ada, ya kita kurangi, gitu aja," ujar Purbaya.
Sebelumnya, dalam pertemuan dengan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana pada 26 September lalu, Purbaya mengaku terkejut dengan serapan anggaran program MBG yang lebih baik dari perkiraannya. Ia menilai program ini memiliki efek pengganda yang signifikan terhadap perekonomian.
Sebagai informasi, anggaran MBG tahun 2025 adalah sebesar Rp 71 triliun. Pemerintah juga menyiapkan tambahan dana Rp 100 triliun di luar anggaran tersebut untuk mempercepat target penerima hingga 82,9 juta orang sampai akhir tahun. Namun, BGN memperkirakan hanya mampu menyerap tambahan anggaran sebesar Rp 28 triliun.
Data per 26 September 2025 menunjukkan realisasi anggaran MBG sebesar Rp 19,3 triliun, belum mencapai setengah dari total anggaran awal Rp 71 triliun. Wakil Kepala BGN, Nanik Deyang, menjelaskan bahwa rendahnya serapan anggaran disebabkan kehati-hatian dalam penggunaan dana, mengingat program ini berkaitan dengan kesehatan anak-anak.
BGN juga memberikan perhatian khusus terhadap keberadaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) fiktif. Nanik memberikan tenggat waktu 45 hari bagi mitra SPPG untuk membangun fisik dapur. Jika tidak, kemitraan akan dibatalkan.
"Kira-kira nanti kita juga akan minta pada para bupati-wakil bupati, bener nggak yang fiktif-fiktif itu sudah ada dapurnya belum? Kalau yang sudah ada dapurnya sini, supaya kita bisa ini kan dulu gitu, daripada yang nggak punya dapur, dia cuma megang booking titik aja," jelasnya.
