lahatsatu.com – Rencana pengadaan sarana transportasi publik di wilayah Jabodetabek kini tengah menjadi sorotan tajam. Di tengah wacana masuknya armada kereta rel listrik (KRL) bekas asal Jepang untuk memenuhi kebutuhan mobilitas masyarakat, Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso memberikan pernyataan tegas terkait isu tersebut.
Berdasarkan pantauan terbaru, hingga saat ini belum ada permohonan resmi yang masuk ke kementerian terkait mengenai rencana impor armada kereta api non-baru tersebut. Mendag Budi Santoso menegaskan bahwa pihaknya masih menunggu perkembangan lebih lanjut, namun ia secara terbuka menyatakan ketidaktertarikannya terhadap opsi impor barang bekas.
"Sampai saat ini belum ada pengajuan izin impor KRL bekas dari Jepang yang masuk ke kami. Jadi, sejauh ini belum ada permohonan sama sekali," ujar Budi Santoso saat memberikan keterangan di kawasan ICE BSD, Tangerang, pada Rabu (14/10/2026).
Mendag menekankan bahwa pemerintah sangat mendorong penguatan industri manufaktur dalam negeri. Menurutnya, daripada harus bergantung pada produk bekas dari luar negeri, akan jauh lebih baik jika pemerintah dan operator transportasi fokus pada pemanfaatan produk hasil produksi dalam negeri. Hal ini dinilai lebih menguntungkan bagi ekosistem industri nasional dan kemandirian transportasi nasional.
"Harapan kami adalah menggunakan produksi dalam negeri yang sudah tersedia. Jadi, kami sangat berharap tidak perlu ada impor KRL bekas. Kita lihat saja nanti jika ada pengajuan, namun untuk saat ini belum ada," tambah Budi.
Di sisi lain, wacana impor KRL bekas ini sebelumnya sempat mencuat setelah muncul dukungan dari pihak Danantara. Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria, menyatakan bahwa pihaknya mendukung langkah PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI jika memang impor tersebut menjadi solusi mendesak untuk memenuhi kebutuhan transportasi masyarakat.
Menurut Dony, penguatan sektor transportasi publik, termasuk melalui pengadaan armada tambahan, memiliki dampak domino yang sangat positif bagi lingkungan dan ekonomi. Salah satunya adalah upaya menekan tingkat polusi udara di kota-kota besar serta mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap konsumsi bahan bakar minyak (BBM).
"Kami mendukung apa pun yang dibutuhkan untuk mempercepat transformasi transportasi publik. Kereta api adalah salah satu pilar utama yang diharapkan pemerintah dapat memberikan dampak luas, mulai dari pengurangan polusi hingga mendorong terciptanya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi atau kota baru," jelas Dony.
Meski terdapat perbedaan sudut pandang antara kebutuhan percepatan armada dan perlindungan industri domestik, keputusan akhir kini bergantung pada kajian mendalam mengenai efisiensi dan dampak jangka panjang dari penggunaan armada bekas tersebut bagi masyarakat luas.
