lahatsatu.com – Pemerintah Indonesia tengah menyiapkan langkah besar untuk mendominasi pasar mineral global melalui penguatan sektor hilirisasi. Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, mematok target yang sangat ambisius terkait nilai ekspor nikel nasional. Indonesia diprediksi akan meraup pendapatan fantastis mencapai US$ 45 miliar atau setara dengan Rp 805,5 triliun pada tahun 2026 mendatang.
Target besar ini bukan tanpa alasan. Lonjakan nilai ekspor tersebut merupakan buah manis dari kebijakan tegas pemerintah yang melarang ekspor bijih nikel mentah demi membangun ekosistem industri dari hulu hingga ke hilir. Bahlil menegaskan bahwa visi besar Indonesia adalah bertransformasi dari sekadar penyedia bahan baku menjadi pemain utama dalam industri pengolahan yang bernilai tambah tinggi.
Melihat ke belakang, Bahlil memberikan perbandingan yang mencolok untuk menunjukkan keberhasilan strategi ini. Pada periode 2017 hingga 2018, nilai ekspor nikel Indonesia saat itu masih tertahan di angka US$ 3,3 miliar. Namun, setelah kebijakan pelarangan ekspor bijih mentah diterapkan untuk memacu industrialisasi dalam negeri, tren nilai ekspor terus merangkak naik secara signifikan setiap tahunnya.
"Alhamdulillah, nilai ekspor kita di sektor mineral nikel saja pada tahun 2023 sudah menyentuh angka US$ 34 miliar. Pada tahun 2025, angka tersebut diproyeksikan melampaui US$ 40 miliar, dan saya menargetkan pada tahun 2026 minimal mencapai US$ 45 miliar. Perlu diingat, ini baru dari satu komoditas saja," ungkap Bahlil saat memberikan sambutan dalam pembukaan ajang TEI di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD, Tangerang, Rabu (14/10/2026).
Langkah berani Indonesia ini memang tidak berjalan mulus tanpa tantangan. Kebijakan hilirisasi sempat memicu ketegangan internasional hingga menyeret Indonesia ke meja sengketa di World Trade Organization (WTO). Meski demikian, Bahlil menekankan bahwa hilirisasi bukan sekadar urusan mengejar angka pertumbuhan ekonomi nasional semata. Lebih dari itu, kebijakan ini adalah instrumen penting untuk memperkuat kemandirian politik ekonomi bangsa di kancah global.
Dalam kesempatan tersebut, Bahlil juga memberikan pesan kuat kepada para delegasi dan investor mancanegara. Ia mengajak mereka untuk tidak sekadar melihat Indonesia sebagai pasar, melainkan sebagai lokasi investasi yang menjanjikan. Pemerintah berkomitmen untuk terus mendorong penggunaan energi baru terbarukan (EBT) guna mendukung industri hijau.
Menurutnya, tren pasar global saat ini sedang bergeser menuju produk-produk yang dihasilkan melalui industri hijau (green industry) dan energi bersih (green energy). Produk yang ramah lingkungan akan memiliki nilai jual yang jauh lebih tinggi dibandingkan produk yang masih bergantung pada energi fosil.
Sebagai bukti nyata, Indonesia telah mulai menerapkan penggunaan bahan bakar nabati, seperti campuran biodiesel 50% (B50) yang berbasis minyak kelapa sawit. Ke depan, pemerintah juga berencana mendorong penggunaan bioetanol untuk bahan bakar bensin. Dengan kombinasi kekayaan sumber daya alam dan komitmen pada energi berkelanjutan, Bahlil optimis Indonesia akan menjadi negara yang diperhitungkan dalam perdagangan dunia melalui produk ekspor berkualitas tinggi yang memiliki daya saing global yang kuat.
