Jakarta – Menteri UMKM, Maman Abdurrahman, menyoroti peran PT Blue Ray dalam skandal suap impor barang palsu dan ilegal di Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC). Ia mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk bertindak tegas dan konsisten dalam menindak para pelaku.
"Saya mengapresiasi kepada para penegak hukum khususnya KPK dan kita berharap agar KPK bisa terus konsisten untuk melakukan penindakan secara hukum," ujar Maman di Jakarta, Selasa (10/2/2026).
Maman mengungkapkan kekhawatiran mendalam terkait serbuan barang impor yang membanjiri pasar Indonesia. Menurutnya, kondisi ini sangat merugikan UMKM karena mereka kesulitan bersaing dari segi harga. Insentif dan modal yang diberikan pemerintah menjadi sia-sia jika produk UMKM tidak mampu terserap pasar.
Data Impor Janggal Jadi Sorotan
Menteri Maman juga menyoroti perbedaan data ekspor-impor antara Indonesia dan China. Ia mengungkapkan adanya selisih yang sangat signifikan antara catatan impor Indonesia dengan data ekspor yang dilaporkan China ke UN Trade and Development.
"Yang tercatat resmi di kita barang impor dari China itu kurang lebih misalnya 100. Di catatan ekspor di Cina, melalui catatan di UN Trade, itu sekitar 900 ekspor ke Indonesia. Berarti ada gap 800 yang tidak tercatat secara resmi. Berarti kan dia suka-sukanya saja kasih harga," jelas Maman.
Selain itu, praktik under-invoicing atau pemalsuan nilai faktur juga menjadi perhatian serius. Praktik ini bertujuan untuk mengurangi pajak yang seharusnya dibayarkan. Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, telah berkomitmen untuk membenahi jajaran DJBC dan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terkait masalah ini.
Dampak Sosial yang Mengerikan
Maman menekankan bahwa dampak negatif dari banjirnya barang impor murah tidak hanya terbatas pada sektor ekonomi, tetapi juga merembet ke masalah sosial yang serius. Banyak pelaku UMKM yang terjerat masalah keluarga akibat tidak mampu menutupi modal usaha.
"Kita harus ingat bahwa ada puluhan juta usaha mikro kecil yang terdampak. Dampaknya bukan masalah usahanya bangkrut, (tetapi) dampak sosial, dampak keluarga, dan saya pikir udah ke mana-mana impact-nya. Jadi, saya pikir yuk udah saatnya kita setop permainan ini," tegasnya.
Sebelumnya, KPK mengungkap adanya kesepakatan antara oknum pejabat Bea Cukai dengan pemilik dan petinggi PT Blueray untuk mengatur jalur importasi barang ke Indonesia. Modusnya adalah dengan memanipulasi jalur pemeriksaan barang impor, dari jalur merah (pemeriksaan fisik) menjadi jalur hijau (tanpa pemeriksaan fisik).
