lahatsatu.com – Pemerintah Indonesia terus menunjukkan komitmen kuat dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional melalui pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dinamis. Hingga memasuki periode triwulan ketiga tahun 2026, postur anggaran negara mencatatkan angka yang signifikan, baik dari sisi pendapatan maupun belanja yang dialokasikan untuk berbagai program strategis nasional.
Menteri Keuangan, Suahasil Nazara, mengungkapkan bahwa realisasi pendapatan negara dan hibah hingga akhir September 2026 telah menyentuh angka Rp 2.341,5 triliun. Capaian ini menunjukkan tren positif dengan pertumbuhan sebesar 25,5% jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya (year-on-year). Lonjakan pendapatan ini tidak lepas dari performa sektor perpajakan yang menjadi tulang punggung utama keuangan negara.
Dalam konferensi pers Hasil Rapat Berkala KSSK IV Tahun 2026 di Jakarta Pusat, Suahasil menjelaskan bahwa penerimaan pajak berhasil mencapai Rp 1.847,7 triliun. Pertumbuhan sektor pajak yang mencapai 21,8% ini didorong oleh geliat aktivitas ekonomi masyarakat yang tetap terjaga serta efektivitas implementasi sistem coretax yang semakin mumpuni dalam mengoptimalkan pengumpulan pajak.
Selain pajak, sektor kepabeanan dan cukai juga memberikan kontribusi positif sebesar Rp 240,1 triliun, tumbuh 8,5% secara tahunan, yang menandakan adanya sinyal pemulihan ekonomi. Tak ketinggalan, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencatatkan performa yang sangat impresif dengan realisasi Rp 492,3 triliun, melonjak tajam sebesar 41,7% dibandingkan tahun lalu.
Di sisi lain, pemerintah juga melakukan ekspansi belanja yang produktif untuk memacu pertumbuhan. Realisasi belanja negara hingga kuartal III-2026 tercatat sebesar Rp 2.660,5 triliun, atau tumbuh 19% secara tahunan. Komposisi belanja ini terdiri dari belanja pemerintah pusat senilai Rp 2.061,3 triliun dan transfer ke daerah yang mencapai Rp 599,2 triliun.
Suahasil menekankan bahwa APBN kini menjalankan fungsinya sebagai agent of development atau agen pembangunan. Hal ini terlihat dari besarnya alokasi untuk program-program prioritas, salah satunya adalah program Makan Bergizi Gratis (MBG). Hingga akhir September 2026, realisasi program MBG telah mencapai Rp 153,2 triliun yang telah dirasakan manfaatnya oleh sekitar 57 juta penerima.
Selain program makan bergizi, pemerintah juga fokus pada penguatan jaring pengaman sosial. Beberapa program bantuan yang terus digulirkan antara lain Program Keluarga Harapan (PKH) dengan realisasi Rp 21,8 triliun, bantuan sosial sembako sebesar Rp 28,2 triliun, serta Program Indonesia Pintar (PIP) yang mencapai Rp 11,1 triliun. Dana tersebut juga dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur, layanan pendidikan, hingga subsidi energi seperti BBM dan listrik.
Mengenai sisi pembiayaan, pemerintah melaporkan realisasi sebesar Rp 462 triliun atau tumbuh tipis 0,4% secara tahunan. Suahasil memastikan bahwa pengelolaan pembiayaan dilakukan secara sangat hati-hati (prudent) dan terukur guna menjaga likuiditas negara di tengah dinamika pasar keuangan global. Pembiayaan investasi juga diarahkan untuk mendukung sektor-sektor krusial seperti ketahanan pangan, perumahan, dan infrastruktur demi kesejahteraan masyarakat luas.
