Jakarta – Gelombang demonstrasi yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia belakangan ini diduga kuat dipicu oleh kondisi ekonomi yang semakin timpang. Indikasi ini terlihat dari kesenjangan ekonomi yang semakin menganga antara kelompok masyarakat berpenghasilan tinggi dan rendah.
Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa gini ratio, sebagai tolok ukur ketimpangan pendapatan, mengalami peningkatan dari 0,379 pada Maret 2024 menjadi 0,381 pada September 2024. Angka ini mengindikasikan bahwa distribusi pendapatan di Indonesia semakin tidak merata.
Ekonom senior, Tauhid Ahmad, menyatakan bahwa kesenjangan ekonomi menjadi salah satu faktor pemicu impulsivitas masyarakat terhadap berbagai isu. Hal ini disampaikan dalam sebuah wawancara beberapa waktu lalu.
Data simpanan yang dihimpun oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) juga memperkuat indikasi melebarnya jurang antara si kaya dan si miskin. Pertumbuhan tabungan masyarakat dengan saldo di bawah Rp 100 juta mengalami perlambatan, sementara tabungan dengan saldo di atas Rp 5 miliar justru menunjukkan pertumbuhan yang signifikan.
LPS mencatat, pertumbuhan tabungan masyarakat dengan saldo di bawah Rp 100 juta melambat dari 26,3% pada periode Juli 2016-Juli 2019 menjadi hanya 11,9% pada periode Juli 2021-Juli 2024. Tren serupa juga terjadi pada kelompok masyarakat dengan tabungan Rp 100 juta hingga Rp 200 juta.
Sebaliknya, kelompok masyarakat dengan tabungan di atas Rp 5 miliar mengalami pertumbuhan tabungan yang lebih tinggi, yaitu dari 29,7% pada periode 2016-2019 menjadi 33,9% pada periode 2021-2024.
Kondisi kelas menengah di Indonesia juga menjadi perhatian. Bank Dunia mencatat bahwa jumlah kelas menengah menyusut dari 57,33 juta orang pada 2019 menjadi 47,85 juta jiwa pada 2024. Kelas menengah dinilai semakin tertinggal dibandingkan kelompok masyarakat kelas atas dan bawah.
Tauhid Ahmad menekankan perlunya upaya konkret untuk meningkatkan daya beli masyarakat kelas menengah. Ia menyoroti pentingnya peninjauan kembali kebijakan terkait pajak, royalti musik, UMKM, dan PPN untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif.
