Jakarta, Lahatsatu.com – Pemerintah membuka peluang bagi lulusan program studi (prodi) terkait kesehatan dan pangan untuk mengisi posisi ahli gizi di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur Makan Bergizi Gratis (MBG). Langkah ini diambil menyusul minimnya jumlah ahli gizi yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan program tersebut.
Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menjelaskan bahwa idealnya setiap SPPG memiliki seorang ahli gizi. Namun, jika ketersediaan ahli gizi terbatas, lulusan prodi lain yang memiliki pengetahuan tentang gizi dapat dipertimbangkan.
"Kalau ahli gizi tidak ada, saya kira sarjana kesehatan juga boleh masuk. Mereka juga belajar gizi, sama seperti sarjana pangan. Mereka juga belajar gizi," ujar Zulhas dalam Rapat Koordinasi Terbatas tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program MBG di Jakarta, Rabu (3/12/2025).
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, mengakui bahwa keberadaan ahli gizi saat ini sangat terbatas. Bahkan, terjadi persaingan antar-SPPG untuk mendapatkan ahli gizi yang tersedia.
"Kenyataan di lapangan sudah terjadi rebutan antar SPPG memperebutkan ahli gizi, yang sarjana gizi. Makanya kemudian kita buka dari program studi lain supaya tidak terjadi rebutan," kata Dadan.
Dadan menegaskan bahwa ahli gizi merupakan salah satu dari tiga pilar utama yang menopang program MBG, sehingga keberadaannya sangat penting. Saat ini, terdapat 16.630 SPPG yang beroperasi di seluruh Indonesia, dan setiap SPPG idealnya memiliki minimal satu ahli gizi.
"Selama ini, ahli gizi selalu diisi oleh sarjana gizi. Sekarang, boleh sarjana kesehatan masyarakat, sarjana teknologi pangan, sarjana pengolahan makanan, sarjana keamanan pangan. Jadi, ada lima program studi yang bisa mengisi posisi ahli gizi," pungkasnya.
