Jakarta, Lahatsatu.com – Gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang melanda berbagai sektor industri di Indonesia, ditambah dengan antrean panjang pencari kerja di setiap job fair, memunculkan pertanyaan besar di benak masyarakat. Janji manis tentang 19 juta lapangan kerja yang pernah digaungkan oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kini menjadi sorotan tajam.
Janji tersebut dilontarkan saat Gibran masih berstatus sebagai Calon Wakil Presiden dalam Debat Pilpres keempat di JCC Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (21/1/2024). Gibran menyatakan bahwa hilirisasi, pemerataan pembangunan, transisi energi hijau, ekonomi kreatif, dan UMKM akan membuka 19 juta lapangan kerja bagi generasi muda dan kaum perempuan.
Namun, data terkini menunjukkan realita yang berbeda. Hingga Mei 2025, tercatat 26.455 pekerja telah kehilangan pekerjaan akibat PHK. Jawa Tengah, DKI Jakarta, dan Riau menjadi wilayah dengan angka PHK tertinggi. Sementara itu, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah pengangguran meningkat menjadi 7,28 juta orang per Februari 2025, bertambah 83,45 ribu orang dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios), Nailul Huda, menilai bahwa investasi yang diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi belum mampu menciptakan lapangan kerja yang signifikan. "Dahulu, 1% pertumbuhan ekonomi bisa menyerap hingga lebih dari 400 ribuan tenaga kerja. Saat ini 1 persen ekonomi hanya menyerap 100 ribuan tenaga kerja saja," ujarnya. Ia menambahkan bahwa investasi yang masuk belum mampu meningkatkan kinerja manufaktur Indonesia, sehingga terjadi deindustrialisasi dini.
Dengan kalkulasi tersebut, Nailul pesimis target 19 juta lapangan kerja dapat tercapai. Ia memperkirakan, dengan laju penyerapan tenaga kerja saat ini, hanya sekitar 3 juta lapangan kerja yang dapat tercipta dalam lima tahun ke depan. Itupun, menurutnya, sebagian besar akan terserap di sektor informal yang minim perlindungan sosial.
Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Esther Sri Astuti, menyoroti industri manufaktur sebagai sektor yang paling terdampak PHK. Ia menjelaskan bahwa ketergantungan industri manufaktur pada bahan baku impor membuat mereka rentan terhadap fluktuasi nilai tukar Rupiah dan masalah global. Kenaikan biaya produksi akibat faktor-faktor tersebut memaksa perusahaan melakukan efisiensi, yang seringkali berujung pada PHK.
Esther menekankan pentingnya alokasi anggaran yang memadai untuk pendidikan dan investasi guna menciptakan lapangan kerja baru. Namun, ia menyayangkan kebijakan pemerintah yang dinilai kurang memprioritaskan kedua sektor tersebut. Ia mencontohkan penurunan anggaran pendidikan dan pengalihan anggaran ke program lain yang dinilai kurang efektif dalam meningkatkan keterampilan tenaga kerja.
