Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengungkapkan kecurigaan bahwa Israel secara terstruktur memanfaatkan media sosial untuk mengubah narasi perjuangan Palestina menjadi negatif. Menurut Retno, Israel berusaha menghapus hak-hak Palestina dan menihilkan harapan kemerdekaan negara ini.
Bukti nyata terlihat dari tidak disebutkannya Palestina dalam pidato Perdana Menteri Netanyahu di depan Sidang Majelis Umum PBB beberapa waktu lalu. Padahal, rata-rata negara anggota PBB, termasuk Indonesia, selalu menyoroti masalah Palestina dalam pernyataan nasional mereka.
Retno mengingatkan bahwa situasi di Palestina sangat memprihatinkan. Lebih dari 41.700 orang terbunuh, termasuk 15.000 anak-anak. Pekerja kemanusiaan juga menjadi korban serangan Israel.
"Lebih dari 10.000 orang tertimbun. Lebih dari 90.000 orang terluka dan 70% perumahan di Gaza hancur. Sebanyak 220 pekerja kemanusiaan kehilangan nyawa," ungkap Menlu Retno Marsudi usai menerima penghargaan Diplomacy Mujahidah Award dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Jakarta, Kamis (3/10).
Ia menerima penghargaan tersebut atas upayanya memperjuangkan perdamaian, hak asasi manusia, dan kemerdekaan, terutama bagi bangsa Palestina. Retno menekankan bahwa perjuangan untuk Palestina merupakan tanggung jawab bersama dan memotivasi lebih banyak orang untuk berbuat baik.
Retno mengingatkan bahwa perjalanan bangsa Palestina untuk mendapatkan hak-haknya masih panjang. "Kemerdekaan Palestina, serta upaya membela kebenaran dan keadilan memerlukan dukungan negara-negara seperti Indonesia yang secara konsisten berani mengatakan yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah," tegasnya.
Selama 10 tahun terakhir, Indonesia telah memberikan bantuan besar kepada Palestina, baik dari pemerintah maupun masyarakat. Indonesia juga telah menyalurkan 189 program capacity building kepada lebih dari 2.000 warga Palestina dan membangun rumah sakit di Gaza.
Retno meminta masyarakat Indonesia untuk tidak lelah membela kebenaran dan keadilan untuk bangsa Palestina. "Saya sangat bangga melihat rekan-rekan organisasi kemasyarakatan, aktivis, dan relawan Indonesia terus bekerja tanpa lelah untuk memberikan dukungan kepada Palestina. Semoga budi baik ibu bapak menjadi berkah dan amalan," harapnya.
Indonesia juga terus mendorong implementasi Resolusi Majelis Umum PBB nomor ES-10/24 yang meminta Israel mengakhiri aktivitas ilegal di Occupied Palestinian Territory (OPT), sesuai fatwa hukum dari Mahkamah Internasional.
Retno mengakui bahwa menjalankan politik luar negeri yang bermartabat selama hampir 10 tahun sebagai Menteri Luar Negeri Indonesia tidak mudah. Ia berterima kasih kepada seluruh pihak yang mendukung pelaksanaan politik luar negeri Indonesia dalam satu dekade ini.
Manipulasi Media Sosial oleh Israel
Terungkap bahwa Israel diduga membuat ratusan akun media sosial palsu untuk menyebarkan konten pro-Israel di Amerika Serikat. Hal ini bertujuan untuk membentuk opini di Negeri Paman Sam.
Empat pejabat Israel mengatakan kampanye rahasia dengan membuat ratusan akun palsu tersebut dikelola oleh Kementerian Urusan Diaspora Israel. Kementerian ini merupakan badan pemerintah yang menghubungkan orang-orang Yahudi di seluruh dunia dengan Israel.
Kementerian tersebut mengalokasikan US$ 2 juta atau sekitar Rp 32,5 miliar untuk mengelola akun palsu. Mereka juga menyewa jasa Stoic, perusahaan pemasaran politik di Tel Aviv.
Israel menggunakan bantuan teknologi chatbot AI ChatGPT milik OpenAI dalam kampanye tersebut. ChatGPT digunakan untuk membuat lebih banyak unggahan pro-Israel.
The New York Times melaporkan bahwa kampanye Israel dengan membuat ratusan akun media sosial palsu bertujuan untuk mendorong dukungan atas tindakannya menyerang warga Gaza, Palestina. Kampanye ini dimulai pada Oktober 2023.
Israel menggunakan ratusan akun palsu yang berpura-pura menjadi orang Amerika asli di X, Facebook, dan Instagram untuk mengunggah komentar pro-Israel.
"Akun-akun itu menyasar anggota parlemen Amerika, terutama yang berkulit hitam dan dari Partai Demokrat, seperti Representatif Hakeem Jeffries, pemimpin minoritas DPR dari New York, dan Senator Raphael Warnock dari Georgia. Konten yang diunggah bernarasi mendesak para pejabat untuk terus mendanai militer Israel," demikian isi laporan kementerian Israel, dikutip dari New York Times pada Juni.
New York Times mengatakan kampanye tersebut diverifikasi oleh empat anggota dan mantan anggota Kementerian Urusan Diaspora. Dokumen tentang kampanye ini belum pernah dipublikasikan.
Lembaga pengawas misinformasi Israel, FakeReporter mengidentifikasi kampanye tersebut pada Maret. Pada Juni, Meta pemilik Facebook dan Instagram, serta OpenAI mengatakan bahwa mereka juga menemukan ratusan akun palsu buatan Israel tersebut.
Kampanye rahasia ini menunjukkan sejauh mana Israel bersedia melakukan upaya untuk mempengaruhi opini Amerika tentang perang di Gaza.
Laporan Business for Social Responsibility (BSR) pada 2022 juga menunjukkan induk Facebook dan Instagram, Meta melanggar kebebasan berekspresi warga Palestina. BSR meneliti data, kasus dan materi individu terkait, serta keterlibatan pemangku eksternal atas kebijakan Meta pada platform media sosialnya saat kerusuhan di jalur Gaza pada Mei 2021.
Saat itu, pasukan Israel melakukan serangan udara ke beberapa titik di Palestina. Serangan ini menghancurkan sejumlah rumah dan infrastruktur. Namun Meta menerapkan sistem moderasi konten di Facebook dan Instagram, yang dinilai mengekang Hak Asasi Manusia (HAM) warga Palestina.
"Tindakan Meta pada Mei 2021 tampaknya memiliki dampak yang merugikan HAM pengguna di Palestina atas kebebasan berekspresi, kebebasan berkumpul, politik partisipasi, dan non-diskriminasi," tulis BSR dalam laporannya, dikutip dari Engadget, pada 2022. "Dan karena itu, (Meta membatasi) kemampuan warga Palestina untuk berbagi informasi dan wawasan tentang pengalaman mereka saat itu terjadi."
