lahatsatu.com – Pemerintah Indonesia tengah berjuang keras memastikan produk kelapa sawit dan komoditas berbasis sumber daya alam lainnya dari Tanah Air tidak terkena kebijakan tarif tambahan sebesar 10 persen yang diwacanakan Amerika Serikat. Upaya diplomasi intensif ini menjadi prioritas utama demi menjaga daya saing ekspor nasional.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa lobi khusus sedang gencar dilakukan. "Kami sedang meminta agar sawit dikecualikan dari kebijakan tarif tersebut. Ada banyak produk unggulan berbasis kekayaan alam Indonesia yang kami perjuangkan agar tidak terdampak," jelas Airlangga di kantornya, Jakarta, pada Senin 27 Juli 2026.
Dalam perkembangan terkait isu Section 301 yang menyangkut dugaan praktik kerja paksa, Indonesia berhasil mencatat hasil yang cukup memuaskan. Menurut Airlangga, Indonesia dinilai relatif patuh dibandingkan dengan negara-negara lain. "Awalnya Indonesia masuk dalam daftar 6 dari 60 negara yang disorot, namun perhitungan terbaru menunjukkan jumlah 6 negara itu kini bertambah menjadi 17. Negara-negara yang kurang atau belum memenuhi standar kepatuhan akan dikenakan tarif 12,5 persen," paparnya.
Selain itu, Airlangga juga menyoroti investigasi AS terkait isu kelebihan kapasitas produksi atau excess capacity. Pemerintah Indonesia telah memberikan klarifikasi dan penjelasan komprehensif mengenai masalah ini. "Terkait excess capacity, investigasi masih berlangsung dan kami telah menyampaikan semua jawaban yang diperlukan. Kini kami menunggu hasil dari proses penyelidikan tersebut," pungkas Airlangga, menegaskan komitmen pemerintah dalam menghadapi tantangan perdagangan internasional ini.
